Di Tengah Kritik, Kapolri Malah Tinjau Langsung Lokasi IKN, Jamin Keamanan Pembangunan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit meninjau lokasi IKN (ist)

POJOKSATU.id, KALTIM – Di tengah kritik pembangunan IKN, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu (29/1/2022).


Dalam kunjungannya bersama dengan pihak kementerian dan Forkopimda Kaltim untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

“Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak,” kata Sigit.


Dalam kunjungannya Jendral Sigit memberikan arahan arahan kdepada anak buahnya untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut.

“Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan,” ujar Sigit.

Selain itu mantan Kapolda Banten ini menuturkan IKN ke depannya bukan hanya sekedar membangun suatu Ibu Kota baru, namun bagaimana ke depan Pemerintah menyiapkan kebutuhan untuk seluruh masyarakat.

Jenderal Sigit pun meyakini, dengan adanya pembangunan Ibu Kota baru dengan nama Nusantara ini akan menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi.

“Kita lihat konsepnya Ibu Kota yang dibangun memiliki konsep smart forest dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan internasional dimana yang menjadi rencana pembangunan Ibu Kota nanti memiliki visi yang ramah lingkungan dan menjadi harapan, bisa menjadi kebanggaan kita semua,” papar Jenderal Sigit.

“Selain itu terjadi pemerataan pembangunan, ekonomi, menjadi kota ramah lingkungan dan dikenal dunia,” tutup Sigit.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemindahan Ibu kota negara (IKN) di masa pandemi Covid-19 tidak memilikinya urgensi apapun.

Sebaliknya keputusan memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak. Apalagi, Pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibukota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, setelah Pemilu 2024 mendatang, Undang-undang Ibukota Negara (UU IKN) berpotensi mengalami nasib seperti UU Pemilu yang direvisi setiap lima tahun sekali, seiring berjalannya dinamika politik yang akan terjadi ke depan.

Hal itu disampaikan pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup Pojoksatu), menyinggung ihwal undang-undang IKN akan diubah oleh pemimpin setelah era Jokowi, Rabu (26/1). (fir/ral/pojoksatu)