Komisi IV akan Panggil Dinas Kesehatan Terkait Nakes Kota Bogor Pindah Ramai-ramai

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain.

POJOKSATU.id, BOGOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain merespons aksi tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor pindah ramai-ramai ke instansi lain karena tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).


Para nakes Kota Bogor pindah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti dinas, badan, kecamatan dan kelurahan karena ingin mendapatkan tukin.

BACA: Tak Dapat Tukin, Nakes Puskesmas Kota Bogor Ramai-ramai Pindah

Karnain mengatakan, Komisi IV akan memanggil Dinas Kesehatan untuk mengklarifikasi banyaknya nakes Kota Bogor pindah ke instansi lain.


“Hal ini harus ditelisik lebih mendalam. Karenanya, Komisi 4 dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Kesehatan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi situasi yang sesungguhnya terjadi,” jelas Karnain.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor itu melanjutkan, Komisi 1V tentunya ingin mendapatkan kuantifikasi data empirik terkait perpindahan nakes.

“Hal ini akan dapat digali secara mendalam dalam kesempatan Rapat Kerja (raker) dengan Dinas Kesehatan nanti. Berapa jumlah aktual nakes yang mutasi, apa saja faktor penyebab perpindahan nakes, beban kinerja ASN apakah sudah mendapatkan haknya setara dengan pangkat/golongan sebagai ASN sebagaimana di lingkup SKPD lain,” terang Karnain.

Karnain berharap dalam rapat Komisi IV dan Dinkes nanti muncul rekomendasi yang dapat mengakomodir harapan nakes Kota Bogor untuk mendapatkan tukin.

“Diharapkan Raker Komisi 4 dan Dinas Kesehatan dapat mengkaji dan merumuskan rekomendasi berdasarkan regulasi yang berlaku dan kebijakan penganggaran untuk mengakomodir harapan para nakes,” pungkas Karnain.

BACA: Tidak Adil Gaji PNS Kota Bogor Rp12 Juta, Nakes Cuma Rp7 Juta

Diketahui, para nakes Kota Bogor pindah ramai-ramai ke instansi lain karena ingin mendapatkan tukin, seperti yang didapat oleh ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Besaran tukin dihitung berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, masa kerja, dan kinerja. PNS golongan III rata-rata mendapatkan tukin Rp7-9 juta per bulan. Itu di luar gaji pokok. Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp12-15 juta sebulan.

Sementara pejabat eselon IV atau pejabat paling rendah dalam struktur pemerintahan, seperti kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (subag) mendapatkan tukin lebih dari Rp10 juta per bulan. Jika ditambah dengan gaji pokok, totalnya lebih dari Rp15 juta per bulan.

BACA: Nakes Tak Dapat Tukin, DPRD Akan Panggil Kepala Dinkes Dan BKAD: Harus Tanggung Jawab!

Nakes tak diberikan tukin karena sudah mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun nilainya jauh di bawah tukin. Ada nakes yang hanya mendapatkan jaspel Rp700 ribu per bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik, mengatakan nakes pindah ke instansi lain karena promosi jabatan.

“Terkait perpindahan PNS dari lingkup Dinkes ke dinas lain atau ke wilayah kecamatan dan kelurahan salah satunya karena promosi jabatan,” ucap Taufik kepada Pojoksatu.id, Rabu (26/1).

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan tenaga fungsional, seperti bidan, perawat, kesing, promkes mengajukan pindah ke kelurahan dengan beberapa alasan.

Pertama, ingin promosi menjadi pejabat struktural. Kedua, pangkat/golongan di fungsional sudah maksimal sehingga tidak bisa naik pangkat lagi. Ketiga, pekerjaan di Dinkes atau puskesmas dirasa berat. Kempat, alasan kesehatan. Kelima, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. (one/pojoksatu)