Tidak Adil Gaji PNS Kota Bogor Rp12 Juta, Nakes Cuma Rp7 Juta

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena.

POJOKSATU.id, BOGOR – Gaji PNS Kota Bogor jadi sorotan. PNS yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti dinas, badan, dan kantor mendapatkan gaji dan tunjangan rata-rata Rp12-15 juta perbulan.


Sedangkan gaji dan tunjangan PNS puskemas hanya rata-rata Rp5-7 juta perbulan.

Perbedaan pendapatan itu terjadi lantaran PNS non nakes mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) rata-rata 7-9 juta per bulan. Sedangkan nakes tidak mendapatkan tukin.


Nakes hanya mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya jauh di bawah tukin. Bahkan ada nakes yang hanya menerima jaspel Rp700 ribu per bulan.

Pemberian tukin PNS non nakes disesuaikan dengan jabatan, pangkat/golongan, masa kerja, dan kinerja. Semakin tinggi jabatan dan golongan PNS, semakin tinggu tukinnya. Bahkan, ada PNS yang mendapatkan tukin lebih dari Rp10 juta perbulan.

BACA: Tak Dapat Tukin, Nakes Puskesmas Kota Bogor Ramai-ramai Pindah

Perbedaan pendapatkan itu menimbulkan kecemburuan di kalangan nakes. Mereka pun ramai-ramai pindah ke SKPD, kecamatan dan kelurahan agar mendapatkan tukin.

“Enak banget PNS di kelurahan itu, kerjanya santai, tapi dapat tukin Rp9 juta. Kita di puskesmas kerja berat tapi tak dapat tukin, cuma dapat jaspel,” cetus salah satu pegawai puskesmas yang enggan disebutkan namanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan, nakes puskesmas memang tidak mendapatkan tukin, tapi dapat jaspel dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Sebaliknya, PNS di SKPD dapat tukin tetapi tidak dapat jaspel.

“TPP itu tukin statis untuk (nakes) puskesmas,” ucap dr Erna Nuraena kepada Pojoksatu.id, Rabu (26/1).

Selain mendapatkan TPP, nakes puskesmas juga mendapatkan jasa pelayanan atau jaspel yang bersumber dari kapitasi JKN.

“Jasa pelayanan bersumber dari kapitasi puskesmas. Itu sebagai pengganti tukin juga,” jelas dr Erna.

“SKPD mendapat tukin tapi tidak dapat jaspel, sedangkan puskesmas tidak dapat tukin tapi dapat jaspel,” beber dr Erna.

Lebih jauh dr Erna menjelaskan, pernah ada usulan untuk menghilangkan jaspel nakes puskesmas dan diganti dengan tukin.

“Namun secara regulasi pengelolaan dana kapitasi tidak bisa,” jelasnya.

Selain jaspel dan TPP, nakes puskesmas juga mendapat insentif penanggulangan Covid-19.

“Untuk penanganan covid, nakes puskesmas yang menangani kasus covid mendapat insentif nakes dari APBD,” katanya.

“Untuk kegiatan pelayanan luar gedung petugas puskesmas dapat transport dari Biaya Operasional Kesehatan,” lanjutnya.

Ia membeberkan penyebab banyaknya nakes pindah ke SKPD dengan alasan ingin mendapatkan tukin.

“Ada yang pindah karena ingin promosi menjadi pejabat struktural,” ucapnya.

Selain itu, beberapa nakes juga sudah tidak bisa naik pangkat lagi karena pangkat dan golongan mereka di fungsional sudah maksimal.

Karena itu, lanjut dr Erna, beberapa nakes puskesmas memilih pindah ke SKPD.

Alasan lainnya, kata dia, pekerjaan di Dinkes dan puskesmas dirasa berat. Ada pula yang pindah dengan alasan kesehatan

“(Ada juga yang pindah karena) ingin penghasilan yang lebih baik,” tegas dr Erna. (one/pojoksatu)