Nakes Kota Bogor Ramai-ramai Pindah, Begini Jawaban Kepala BKPSDM

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyalami PNS. (Dok Humas Pemkot Bogor)

POJOKSATU.id, BOGOR – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik, memberikan jawaban terkait banyaknya PNS tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor yang pindah ke instansi lain.

Menurut Taufik, nakes Kota Bogor yang berada di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) pindah ke instansi lain karena promosi jabatan.

“Terkait perpindahan PNS dari lingkup Dinkes ke dinas lain atau ke wilayah kecamatan dan kelurahan salah satunya karena promosi jabatan,” ucap Taufik kepada Pojoksatu.id, Rabu (26/1).

Para nakes itu, kata dia, dipromosikan dari staf menjadi kepala seksi (kasi) di instansi lain, seperti kelurahan.


Para nakes yang merupakan tenaga fungsional dialihkan menjadi pejabat struktural untuk mengisi formasi kasi di kelurahan.

“Perpindahan dari jabatan fungsional ke struktural untuk kebuthan organisasi,” ucap Taufik.

BACA: Tidak Adil Gaji PNS Kota Bogor Rp12 Juta, Nakes Cuma Rp7 Juta

Taufik membantah informasi yang menyebut rotasi nakes ke instansi lain dilakukan secara sepihak oleh BPKSDM tanpa sepengetahuan Dinkes.

“Terkait perpindahan atau rotasi maupun promosi khususnya bidang kesehatan selalu dikoordinasikn dengan pihak Dinkes dan dilakukan pembhasan di tim penilai kinerja,” jelas Taufik.

Taufik mengaku tidak tahu persis berapa jumlah nakes Kota Bogor yang pindah ke instansi lain.

“Untuk jumlahnya tidak begitu banyak, sesuai formasi,” tandas Taufik.

Diberitakan sebelumnya, nakes Kota Bogor ramai-ramai pindah ke instansi lain karena tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).

Mereka memilih pindah ke instansi lain agar bisa mendapatkan tukin yang nilainya rata-rata Rp7-9 juta per bulan. Tukin tersebut di luar gaji pokok. Jika ditotal, jumlahnya sekitar Rp12-15 juta perbulan.

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan, nakes puskesmas Kota Bogor tidak diberikan tukin karena sudah mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

“TPP itu tukin statis untuk (nakes) puskesmas,” ucap dr Erna Nuraena kepada Pojoksatu.id, Rabu (26/1).

Selain mendapatkan TPP, nakes puskesmas juga mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) yang bersumber dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jasa pelayanan bersumber dari kapitasi puskesmas. Itu sebagai pengganti tukin juga,” jelas dr Erna.

Menurut dr Erna, PNS di instansi lain, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan, tidak mendapatkan jaspel seperti nakes.

“SKPD mendapat tukin tapi tidak dapat jaspel, sedangkan puskesmas tidak dapat tukin tapi dapat jaspel,” beber dr Erna.

Lebih jauh dr Erna menjelaskan, pernah ada usulan untuk menghilangkan jaspel nakes puskesmas dan diganti dengan tukin.

“Namun secara regulasi pengelolaan dana kapitasi tidak bisa,” jelasnya.

Dokter Erna lantas membeberkan penyebab banyaknya nakes pindah ke SKPD dengan alasan ingin mendapatkan tukin.

“Ada yang pindah karena ingin promosi menjadi pejabat struktural,” ucapnya.

Selain itu, beberapa nakes juga sudah tidak bisa naik pangkat lagi karena pangkat dan golongan mereka di fungsional sudah maksimal.

Karena itu, lanjut dr Erna, beberapa nakes puskesmas memilih pindah ke instansi lain.

Alasan lainnya, kata dia, pekerjaan di Dinkes dan puskesmas dirasa berat. Ada pula yang pindah dengan alasan kesehatan.

“(Ada juga yang pindah karena) ingin penghasilan yang lebih baik,” pungkas dr Erna. (one/pojoksatu)