Kasusnya Makin Banyak, Bupati Langkat Terbit Rencana Ternyata Pelihara Hewan Yang Dilindungi

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers kasus Bupati Langkat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

POJOKSATU.id, MEDAN— Kasus yang menyeret Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin angin bakal makin banyak. Ternyata bupati yang kena OTT KPK ini memelihara hewan dilindungi di rumahnya.


Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara ikut menggeledah rumah milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Bupati Langkat Terbit Rencana ternyata juga memelihara satwa yang dilindungi.


Plt Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar membenarkan penggeledahan satwa yang dilindungi itu.

Dia mengatakan penggeledahan dilakukan bersama dengan tim dari KPK.

“Benar, bersama Balai Gakkum dan KPK,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/1).

Dalam penggeledahan itu, kata Irsal, petugas turut mengamankan satu orang utan dan satwa lainnya.

“Satu orang utan dan satwa lainnya,” ujar Irsal.

Nama Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin tengah menjadi perbincangan masyarakat beberapa hari terakhir.

Pada Selasa (18/1) lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat itu karena kasus suap.

Tak hanya itu, saat penggeledahan di rumah pribadinya, petugas juga menemukan kerangkeng manusia menyerupai penjara. Muncul banyak dugaan bahwa kerangkeng itu dibuat sebagi tempat untuk menghukum para pekerja.

Namun, berdasarkan pemeriksaan awal polisi, kerangkeng itu didirikan oleh Terbit Rencana sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba.

Kerangkeng itu bahkan sudah berdiri selama 10 tahun. Namun, hingga kini tempat itu belum memiliki izin resmi dari pemerintah.

Polda Sumut sendiri masih terus mendalami terkait dugaan adanya perbudakan modern yang dilakukan oleh Terbit Rencana.

Sementara itu, KPK mempersilahkan Komnas HAM dan kepolisian memeriksa Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

Itu terkait adanya kerangkeng berupa sel yang menjadikan perbudakan manusia di rumah Bupati Langkat yang ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT).

“Kita persilahkan Komnas HAM dan polisi jika ingin periksa Bupati Langkat Soal kerangkeng,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (25/1/2021). (jpnn/pojoksatu)