Ini Jawaban Dinkes Kota Bogor Soal Nakes Puskesmas Tak Dapat Tukin Hingga Pindai Ramai-ramai

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena.

POJOKSATU.id, BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor akhirnya memberikan jawaban soal penyebab tenaga kesehatan atau nakes puskesmas tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) seperti ASN atau PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan, nakes puskesmas Kota Bogor tidak diberikan tukin karena sudah mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

“TPP itu tukin statis untuk (nakes) puskesmas,” ucap dr Erna Nuraena kepada Pojoksatu.id, Rabu (26/1).

Selain mendapatkan TPP, nakes puskesmas juga mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) yang bersumber dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


“Jasa pelayanan bersumber dari kapitasi puskesmas. Itu sebagai pengganti tukin juga,” jelas dr Erna.

Menurut dr Erna, ASN atau PNS SKPD, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan, tidak mendapatkan jaspel seperti nakes.

“SKPD mendapat tukin tapi tidak dapat jaspel, sedangkan puskesmas tidak dapat tukin tapi dapat jaspel,” beber dr Erna.

Lebih jauh dr Erna menjelaskan, pernah ada usulan untuk menghilangkan jaspel nakes puskesmas dan diganti dengan tukin.

“Namun secara regulasi pengelolaan dana kapitasi tidak bisa,” jelasnya.

Selain jaspel dan TPP, nakes puskesmas juga mendapat insentif penanggulangan Covid-19.

“Untuk penanganan covid, nakes puskesmas yang menangani kasus covid mendapat insetif nakes dari APBD,” katanya.

“Untuk kegiatan pelayanan luar gedung petugas puskesmas dapat transport dari Biaya Operasional Kesehatan,” lanjutnya.

Dokter Erna lantas membeberkan penyebab banyaknya nakes pindah ke SKPD dengan alasan ingin mendapatkan tukin.

“Ada yang pindah karena ingin promosi menjadi pejabat struktural,” ucapnya.

Selain itu, beberapa nakes juga sudah tidak bisa naik pangkat lagi karena pangkat dan golongan mereka di fungsional sudah maksimal.

Karena itu, lanjut dr Erna, beberapa nakes puskesmas memilih pindah ke SKPD.

Alasan lainnya, kata dia, pekerjaan di Dinkes dan puskesmas dirasa berat. Ada pula yang pindah dengan alasan kesehatan

“(Ada juga yang pindah karena) ingin penghasilan yang lebih baik,” tegas dr Erna.

Dokter Erna juga menjawab soal kapitasi JKN puskesmas yang nilainya miliaran rupiah ditarik oleh Pemkot Bogor.

Menurutnya, penarikan silpa kapitas JKN puskesmas itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Silpa kapitasi sesuai aturan Permendagri 28/2021 disetorkan ke kas daerah untuk dikembalikan seluruhnya ke puskesmas, dengan regulasi mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ia menegaskan silpa kapitas JKN itu akan dikembalikan lagi ke puskesmas untuk dimanfaatkan sesuai aturan.

“Akan dikembalikan di anggaran tahun 2021, saat ini dalam proses membuatkan sub kekegiatan dan SIPD-nya,” jelas dr Erna. (one/pojoksatu)