Ini Alasan Pemkot Tarik Dana Kapitasi JKN Nakes Kota Bogor Rp14 M dari Rekening Puskesmas

Kepala BKAD Kota Bogor, Deni Mulyadi.

POJOKSATU.id, BOGOR – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Deni Mulyadi, menanggapi penarikan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor dari rekening puskesmas.


Kapitasi JKN nakes Kota Bogor yang ditarik dari puskesmas rata-rata Rp500-600 juta per tahun. Jika ditotal, nilainya mencapai Rp14 miliar dari 24 puskesmas di Kota Bogor.

Padahal, rata-rata puskesmas di Kota Bogor sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga boleh mengelola kapitasi JKN secara penuh.


Deni Mulyadi menyebut kapitasi JKN nakes Kota Bogor yang ditarik dari rekening puskesmas merupakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) JKN.

BACA: Nakes Tak Dapat Tukin, DPRD Akan Panggil Kepala Dinkes Dan BKAD: Harus Tanggung Jawab!

Penarikan silpa JKN dari rekening puskesmas ke rekening Pemkot Bogor sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (PMDN) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (FKTP) Daerah.

“Sesuai dengan pasal 42 ayat 1 PMDN 28 Tahun 2021 bahwa dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD setelah ditetapkan sebagai FKTP yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD, sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan kepada kas umum daerah,” kata Deni, Rabu (26/1).

Hal senada disampaikan Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena.

Menurutnya, penarikan silpa kapitasi JKN puskesmas itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Silpa kapitasi sesuai aturan Permendagri 28/2021 disetorkan ke kas daerah untuk dikembalikan seluruhnya ke puskesmas, dengan regulasi mengikuti aturan pengelolaan keuangan daerah,” kata dr Erna.

Ia menegaskan silpa kapitasi JKN itu akan dikembalikan lagi ke puskesmas untuk dimanfaatkan sesuai aturan.

“Akan dikembalikan di anggaran tahun 2021, saat ini dalam proses membuatkan sub kekegiatan dan SIPD-nya,” jelas dr Erna. (one/pojoksatu)