Salah Satu Misi Infrastruktur Telekomunikasi, Masyarakat Tertinggal Mudah Mengakses Internet

Teknisi jaringan XL Axiata bekerja di atas menara BTS di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.


Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya pemerataan layanan telekomunikasi itu salah satunya dilakukan dengan penggelaran Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

“Kita bersama inginkan agar equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tegasnya usai menyaksikan Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/01/2022).


Menteri Johnny menyatakan, moto dan misi Kementerian Kominfo untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang tertinggal.

“No one will be left behind, itu moto marinir Amerika. Di Indonesia pun demikian, moto dan misi kita adalah tidak ada yang tertinggal,” ujarnya

Menurut Menkominfo, pemerataan akses internet lewat pembangunan BTS 4G dapat dilakukan berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Indonesia.

“Khususnya Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta dukungan politik dari DPR RI. Dukungan fiskal yang kuat tersebut maka disparitas kesenjangan digital indonesia semakin dipersempit. Kita ingin digital divide agar seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Kerja Sama Layani 12.548 Desa dan Kelurahan

Menteri Johnny menjelaskan Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo untuk membangun 9.113 BTS di wilayah 3T.

“Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ”menugaskan” seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tuturnya.

Dari total 12.548 BTS 4G untuk melayani 12.548 desa dan kelurahan yang mencakup wilayah 3T dan non-3T oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan dua operator seluler yakni PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.

Menkominfo juga mengharapkan kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Membangun wilayah 3T tidaklah mudah, tantangan-tantangannya tidak saja tantangan geografis melewati gunung, bukit, ngarai, sungai, lembah, selat dan laut” katanya

Lebih lanjut tantangan kultural di mana harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat, tantangan administratif birokrasi, baik itu lintas kementerian dan lembaga maupun kerja bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pemerintahan desa.

Selain itu, terdapat juga tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di mana ancaman baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.

“Maka tentunya ini merupakan satu pekerjaan yang luar biasa tantangannya, sehingga amanat-amanat ini harus dilaksanakan dengan baik,” tandas Menteri Johnny.

Pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun oleh BAKTI Kementerian Kominfo dibagi dalam dua kategori. Untuk kategori pertama, Menkominfo menyatakan pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation.

“Untuk kategori kedua yakni 7.904 adalah yang menjadi objek hari ini yang ditandatangani kerjasama layanannya bagi masyarakat, yang dilaksanakan saat ini oleh dua operator seluler Telkomsel dan XL Axiata melalui blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo,” jelasnya.

(dhe/pojoksatu)