PKS Tuding Pemerintah Jokowi Lebih Pentingkan Pemindahan IKN Ketimbang Pemulihan Ekonomi

Desain Ibu Kota Negara baru di Kaltim (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai pemerintah lebih mementingkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim ketimbang mengutamakan pemulihan ekonomi rakyat.


Menurut Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, saat ini kondisi kondisi ekonomi negara sedang babak belur akibat hantaman pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 lalu.

“Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibu kota,” tegas Muhammad Kholid, Jumat (21/1).

Jubir PKS Kholid menjelasakan, mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima Prioritas Ekonomi Nasional (PEN).


“Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020,” urainya.

Selain itu, Kholid menilai, pemerintah nampak tidak punya perencanaan yang baik dengan proyek IKN ini.

“Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak punya perencanaan yang baik,” jelasnya.

“Pindah Ibu Kota dilakukan secara serampangan, terlihat ugal-ugalan dan tampak asal-asalan tanpa perencanaan yang matang,” kata Kholid lagi.

Jubir PKS Kholid juga mengingatkan kepada pemerintah agar menepati janjinya agar proyek IKN tidak akan membebani APBN.

“Faktanya sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN,” jelas Muhammad Kholid.

Jubir PKS ini memandang pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi masyarakat.

Sebab, ada banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana diatur dalam UU 2/2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. (ral/rmol/pojoksatu)