Bupati Langkat Resmi Tersangka dan Ditahan KPK, Satu Kepala Desa Juga Ikut Tersangka

Bupati Langkat digelandang ke Mapolres Binjai usai penggeledahan KPK.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Bupati Langkat juga ditahan KPK.


Selain Bupati Langkat Terbit Rencana, KPK juga menetapkan lima tersangka lain sebagai tersangka.

Berikut sejumlah tersangka yang ditetapkan KPK:


Diduga sebagai pemberi:

1. Muara Perangin-angin selaku swasta

Diduga penerima suap:

1. Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat
2. Iskandar PA selaku kepala desa Balai Kasih
3. Marcos Surya Abdi selaku swasta/kontraktor
4. Shuhanda Citra selaku swasta/kontraktor
5. Isfi Syahfitra selaku swasta/kontraktor

Informasi mengenai penetapan tersangka Bupati Langkat ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers, Kamis dinihari (20/1/2022).

Bupati Langkat ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam OTT.

“Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai pengambilan keterangan terkait dugaan tindak korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan bukti yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan,” kata Ghufron.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sebagai berikut:

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (ral/pojoksatu)