PKS Marah ke Jokowi dan Puan Maharani, Ini Penyebabnya

Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifah Amalia marah besar ke Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani karena mengabaikan nasib guru honorer bertahun-tahun.


Ia mengatakan, Presiden Jokowi lebih memilih meresmikan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang menghabiskan uang negara ratusan Triliun.

“Sangat miris, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya, tapi presiden mengedepankan hawa nafsu memindahkan ibu kota yang menghabiskan APBN,” kata Ledia kepada Pojoksatu.id, Selasa (18/1/2021).


Seharusnya, lanjut Ledia, pemerintah lebih memprioritaskan nasib seorang guru honorer yang mencerdaskan anak bangsa.

“Secara kesejahteraan nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan,” ucapnya.

Karena itu, para guru honor ini sangat mendambakan diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan.

“Tapi pemerintah malah terkesan mengabaikan mereka, memilih menghabiskan uang negara dengan pemindahan IKN ke Kaltim,” tutur Ledia Hanifah.

Sebelumnya, DPR RI mengesankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi UU.

Peresmian itu dilakukan melalui sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dengan demikian, Ibu Kota Jakarta secara resmi dipindahkan ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

“Kita memiliki kewenangan penyelenggara ibu kita negara sekaligus akan melakukan persiapan dan pemindahan ibu kota negara,” ujarnya di Kompleks Senayan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2022).

Suharso juga menyebutkan, penetapan dan pemberian nama ‘Nusatara’ bagian dari simbol negara.

“IKN mempunyai fungsi central dan jadi simbol negara jadi jati diri bangsa,” ungkapnya.

Ketua Umum (Ketum) PPP itu juga mengatakan, pembangunan IKN akan dilakukan jangka panjang.

“Pemerintah bersama DPR dan pemerintah pembangunan ibu kota negara harus menjawab jangka panjang Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah memiliki pertimbangan yang matang.

“Pemindahan ibu kota negara didasarkan pertimbangan keunggulan wilayah dan sejalan dengan grativitas ekonomi baru,” pungkas Suharso Monoarfa. (muf/pojoksatu)