Biar Kasus Satelit Kemhan Jadi Terang, Pengamat Minta Kejagung Panggil Presiden Jokowi, Beranikah?

Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Adib Miftahul meminta Kejagung memanggil Presiden Jokowi agar kasus satelit Kemhan slot orbit 123 derajat Bujur Timur menjadi terang benderang.


Menteri Pertahanan era 2014-2019 Ryamizard Ryacudu mengungkap bahwa dirinya mendapat perintah langsung Presiden Jokowi untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang akhirnya menjadi kasus dugaan korupsi ini.

Adib Miftahul berpendapat, guna membuat terang benderang peristiwa dugaan korupsi penyewaan satelit pada Kemhan ini, Kejagung hanya tinggal memanggil Presiden Jokowi.

“Tinggal dipanggil saja presiden. Sejauh mana keterlibatannya?” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini, Selasa sore (18/1).


Adib berkeyakinan, Jokowi senang jika dirinya dipanggil untuk memberikan keterangan.

Karena menurut Adib, momen itu bisa dipakai oleh Jokowi sebagai ajang pembuktian bahwa dirinya bersih.

“Kalau bersih kenapa risih,” tandas Adib.

Terkait kasus ini, Adib sangat berharap Kejaksaan Agung betul-betul melakukan penegakan hukum yang profesional tanpa intervensi politik dengan mengusut siapapun yang terlibat.

“Jangan sampai demi menjaga kedaulatan negara di udara ini menjadi alasan untuk melanggar hukum,” kata Adib.

“Ini demi komitmen hukum tegas sesuai perintah presiden. Mau orang dekat presiden misalnya, kalau memang ada indikasi dan nantinya terbukti, harus diseret,” tambah Adib menekankan.

Sebelumnya, Ryamizard menyampaikan bahwa pada saat itu Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Kendati Kemhan belum memiliki anggaran saat memanfaatkan slot yang berada di atas pulau Sulawesi tersebut.

Namun, Kemhan harus tetap menyewa satelit demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.

Kejaksaan Agung memeriksa dugaan korupsi pengelolaan satelit untuk slot Satelit Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 di Kementerian Pertahanan.

Kejaksaan Agung bahkan telah menaikan dugaan penanganan kasus pengelolaan slot satelit orbit 123 BT ke tahap penyidikan, 14 Januari lalu.

Jaksa menilai proyek penempatan satelit pada orbit ini tak direncanakan dengan baik oleh Kementerian Pertahanan.

“Seharusnya saat itu kita tidak perlu menyewa satelit tersebut karena di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 tahun. Masih ada tenggang 3 tahun tetapi dilakukan penyewaan,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Slot orbit 123 BT merupakan satu dari tujuh wilayah angkasa yang diberikan oleh International Telecommunication Union (ITU) kepada Indonesia.

Slot orbit ini sempat dipakai untuk Satelit Garuda-1 yang masa operasinya berakhir pada 2015. Slot ini berpotensi lepas dari tangan Indonesia jika tidak ada satelit pengganti. (ral/rmol/pojoksatu)