Pakar Hukum Analisa Laporan Ketua Jokowi Mania Terhadap Ubedilah Badrun, ‘Ini Fenomena Hukum Berdemokrasi’

Dosen UNJ Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar hukum Suparji Ahmad menganalisa laporan Ketua Jokowi Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer terhadap Dosen UNJ Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya.


Laporan tersebut buntut dari laporan Dosen UNJ Ubedilah Badrun kepada Kaesang Pangarap dan Gibran Rakabuming Raka ke KPK atas dugaan KKN dan TPPU.

Menurut Suparji, tidak ada yang salah dalam laporan Ketua Umum Jokowi Manai (Joman) itu.


Begitu juga dengan laporan yang dilakukan Ubedilah Badrun terhadap dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Kedua-duanya tidak ada yang salah karena ini fenomena hukum berdemokrasi, semuanya mempunyai hak masing-masing untuk saling melaporkan,” kata Suparji kepada Pojoksatu.id, Senin (17/1/2021).

Menurut Suparji, setidaknya masalah tersebut dijadikan momentum pendewasaan dalam berdemokrasi.

“Kita harus belajar dari masalah ini, membuat dewasa dalam berdemokrasi dan berhukum,” ujarnya.

Dosen Universitas Al-Azhar itu meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait dengan masalah tersebut.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bisa sesuai dengan konsepsi presisi,” ucap Suparji.

“Akurat dalam arti menindaklanjuti laporan tersebut apakah memenuhi syarat, legal standing dan aspek forming atau aspek materil tindak pidana-nya itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer resmi melaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya, pada Jumat (14/1).

Laporan tersebut merupakan buntut dari aduan Ubedillah ke KPK soal kasus KKN Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Noel mengatakan, pihaknya melaporkan Ubedillah dengan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah.

“Kami mau laporkan terlapor dengan pasal yang lebih berat,” kata Noel di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Sebagai seorang dosen, kata Noel, semestinya Ubedilah bisa lebih memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Bukan malah membuat laporan yang tidak berbasis pada data.

“Artinya selevel dosen aktivis kok bisa membuat laporan tidak berbasis data. Makanya kami menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik,” ujarnya. (muf/pojoksatu)