Soal Tuntutan Hukuman Tambahan Kebiri Herry Wirawan, Begini Kata Jaksa

Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung/arif pojoksatu.id

POJOKSATU.id, BANDUNG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menjelaskan adanya tuntutan hukuman kebiri kepada Herry Wirawan, sebagai hukuman tambahan diluar pidana mati.

Kasipenkum Kejati Jabar, Doddy Gazali Emil menjelaskan bahwa dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung Selasa 11 Januari kemarin, selain menuntut mati, jaksa juga meminta majelis hakim untuk menuntut hukuman kebiri kimia kepada Herry.

“Jadi sanksi kebiri pada Herry merupakan upaya persiapan jika nantinya majelis hakim justru memutus pidana kurungan seumur hidup atau bahkan hanya 20 tahun. Jika begitu, sanksi kebiri masih dapat dikenakan agar Herry tetap disanksi berat atas perbuatannya,” jelas Kasipenkum Doddy Gazali Emil, Rabu 12 Januari.

Jika hakim memvonis hukuman seumur hidup, berarti dia kan masih hidup.


“Jika vonisnya hukuman seumur hidup, berarti masih hidup. Maka terdakwa masih bisa dikebiri karena untuk menghindari jangan sampai dia berbuat lagi dalam beberapa waktu mendatang,” terangnya.

Jikalau Hakim memutuskan hukuman 20 tahun, tapi tidak menuntut kebiri, maka tidak akan ada hukuman kebiri.

“Iya nanti saat putusan hakim bilang gak ada tuntutan kebiri, kan bisa saja. Nah, itu intinya. Jadi segala sesuatunya kita siapkan untuk menuntut perbuatan pidana Herry Wirawan ini,” paparnya.

Sementara, apabila nantinya Herry diputus pidana mati, sanksi kebiri bakal dipertimbangkan terlebih dahulu akan dilakukan ataukah tidak.

” Intinya, perbuatan yang dilakukan oleh Herry merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga mesti dihukum berat. Sebagaimana yang disampaikan Kajati ini perbuatan yang sangat serius,” pungkasnya.

Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan hukuman tambahan sanksi kebiri kimia, selain itu Herry juga dituntut sanksi tambahan lainnya berupa kewajiban membayar uang restitusi senilai Rp 331 juta hingga pembekuan yayasan serta pondok pesantren yang dikelola oleh Herry.

Atas perbuatannya, Herry dikenakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

(rif/pojoksatu)