Pimpinan MPR Senang Herry Wirawan Dihukum Mati, Supaya Jadi Efek Jera Bagi Orang Lain

Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep Nana Mulyana yang bertindak sebagai JPU kasus asusila Herry Wirawan. Foto: Arief Pratama/PojokSatu.id

POJOKSATU.id, JAKARTA— Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku senang dan puas dengan tuntutan hukuman mati yang diajukan Kejati Jabar ke Herry Wirawan, pemerkosa 12 santriwati.

Ia berharap, tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi pelajaran dan efek jera bagi orang lain agar tidak mengulangi tindakan yang serupa.

Tuntutan hukuman terberat, menurut Hidayat Nur Wahid (HNW), merupakan aspirasi masyarakat sebagai bentuk pemberlakuan hukum yang tegas dan adil.

“Terlebih kebiadaban dilakukan terdakwa dalam waktu lama dan berulang terhadap 12 santriwati di bawah umur,” kata HNW, Rabu (12/11/2021).


Ia berharap majelis hakim bisa mengabulkan tuntutan hukaman mati tersebut.

“Jaksa penuntut umum berani menuntut dengan tuntutan terberat. Majelis hakim penting menimbang secara jernih dan menghadirkan keadilan hukum dengan mengabulkan tuntutan itu,” ujarnya.

HNW mengatakan, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan pertama jaksa.

Yakni, Pasal 81 ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu nstrumen hukum sangat memadai untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

“Ini harusnya dilaksanakan sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,”ucapnya.

Sebelumnya, Herry Wirawan dituntut hukuman mati oleh JPU. Herry dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan pencabulan tersebut terhadap belasan anak didiknya.

“Dalam tuntutan kami, pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati,” ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana usai persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Selasa (11/1).

“Sebagai bukti komitmen kami memberi efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatan (seksual),” sambungnya.

Selain hukuman mati, JPU juga menuntut hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

“Kedua, kami juga menjatuhkan atau meminta kepada hakim menjatuhkan tambahan pidana tambahan berupa pengumuman identitas disebarkan melalui hakim dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia,” ujarnya.(muf/pojoksatu)