Gibran dan Kaesang Dilaporkan Ke KPK, Hanya Begini Tanggapan Ketua Umum PA 212

Dosen UNJ Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaesang (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Dua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, telah dilaporkan Dosen UNJ Ubedilah Badrun ke KPK. Ketum PA 212 ikut menanggapi pelaporan ini.


Menurut Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Slamet Maarif, KPK harus menindaklanjuti laporan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Ketua Umum (Ketum) PA 212, Ustaz Slamet Maarif mengingatkan bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.


“Semoga ditindaklanjuti oleh KPK karena setiap warga negara ada kesamaan di mata hukum,” ujar Ustadz Slamet, Senin sore (10/1).

Sementara itu, Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dua anak Jokowi, Senin (10/1/2022).

KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut,” ujar Ali kepada wartawan, Senin sore (10/1).

Tindak lanjut laporan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan verifikasi dan telaah terhadap data yang dilaporkan.

“Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan,” kata Ali.

Menurut Ali, proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai UU yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

KPK juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan.

“Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

“Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi,” lanjut Ali.

Diketahui, Senin siang tadi (10/1), Ubedilah didampingi kuasa hukumnya telah melaporkan dua anak Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta anaknya petinggi Grup SM ke KPK. Mereka dilaporkan atas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” ujar Ubedilah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (10/1).

Ubedilah menjelaskan bahwa laporan ini berawal dari 2015 terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

“Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya Rp 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019, setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” kata Ubedilah.

Menurut Ubedilah, dugaan KKN tersebut sangat jelas karena menurutnya, tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak Presiden yakni Gibran dan Kaesang bersama dengan anak petinggi PT SM mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga berjejaring dengan PT SM.

“Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat,” katanya.

“ Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” jelasnya.

“Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden,” jelas Ubedilah.(ral/rmol/pojoksatu)