Lemhanas Usulkan Polri di Bawah Kementerian, IPW Singgung Soal Keamanan Pilpres 2024

Mutasi Polri
Ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Pur) Agus Widjoyo menempatkan Polri di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri tak akan memiliki pengaruh apapun terhadap institusionalisasi Polri.

Bahkan, kata Sugeng, usulan itu justru akan membenturkan terhadap regulasi dan praktek politik yang rumit.

“Usulan itu dapat dianalogikan seperti hembusan angin pada bukit karang di laut dan akan membenturkan bukit karang yang kokoh itu,” kata Sugeng dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).

Menurut Sugeng, bila usulan Gubernur Lemhannas tersebut hendak diwujudkan, maka akan ada proses panjang perubahan atau amandemen Konstitusi, Pencabutan Ketetapan MPR, dan revisi UU POLRI.


Selain itu, kata dia, usulan tersebut juga akan memunculkan proses politik rumit dan penuh dengan bargaining-bargaining politik dengan partai-partai besar.

“Ini akan memunculkan politik rumit dan pimpinan Partai untuk dapat mendorong usulan Gubernur Lemhannas,” ujarnya.

Tak hanya itu, usulan Gubernur Lemhannas ini akan mengingatkan masyarakat tentang isu ‘dwifungsi polri’ yang makin menguat pasca reformasi.

Istilah ‘dwifungsi Polri’ sendiri memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi nyatanya teraplikasi berdasarkan pasal 28 UU 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Ini harus menjadi satu pemikiran serius dari pimpinan Polri. Karena wujud dari ‘dwifungsi Polri’ itu muncul pada penempatan polisi-polisi aktif dengan penugasan oleh kapolri pada lembaga-lembaga sipil, kementerian dan BUMN,” ujarnya.

Di samping itu, Sugeng juga menyinggung soal keamanan Pilpres di 2024 mendatang. Di mana dalam hal ini yang harus berperan aktif adalah institusi Polri.

“Adanya potensi tahun politik, menurut kemendagri sedikitnya ada 272 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sementara pelaksanaan pilkadanya akan berlangsung serentak pada 2024 dan membutuhkan keamanan dalam negeri,” ujarnya.

“Kami meminta Presiden memberikan atensi khusus agar tidak terjadi sikap kebablasan dari institusi Polri yang berpotensi munculnya riak riak politik dari kelompok yang merasa tertinggal,” bebernya.

Sebelumnya, usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo terkait wacana Polri mestinya di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Kemendagri) menuai banyak penolakan.

Agus berpandangan, diperlukan kehadiran lembaga setingkat menteri untuk merumuskan kebijakan nasional terkait fungsi keamanan dalam negeri.

“Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri,” kata Agus, Jumat (31/12/2021).

Agus mengatakan, penanganan masalah keamanan dalam negeri sudah masuk portofolio Kemendagri.

Karena tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak, perlu dibentuk institusi. Nantinya, Polri bisa berada di bawah Kemendagri.

“Di mana pun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat? Kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks,” ujarnya.

(fir/pojoksatu)