Habib Bahar Dipanggil Polda Jabar Senin 3 Januari, Wakapolda: Surat Panggilan Telah Dilayangkan Tadi Pagi

Video ceramah Habib Bahar Smith di Kabupaten Garut yang dianggap menghina KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

POJOKSATU.id, BANDUNG — Kasus yang menjerat Habib Bahar Smith terus diselidiki Polda Jawa Barat. Soal pemeriksaan Habib Bahar Smith, Polda Jabar akan dipanggil pada 3 Januari 2022 nanti.

Wakapolda Jabar Irjen Pol Eddy Soemitro Tambunan menjelaskan bahwa Habib Bahar akan dipanggil Senin 3 Januari 2022.

“Tadi pagi penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Bahar Smith,” jelas Wakapolda Jabar yang baru saja naik pangkat bintang dua dan akan mengisi jabatan di Mabes Polri ini, Jumat (31/12/2021).

Irjen Pol Eddy mengatakan, bahwa Habib Bahar berperkara atas kasus ujaran kebencian sesuai dengn Pasal 28 UU ITE.


Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menegaskan pihaknya sudah meningkatkan kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith menjadi penyidikan.

Kasus yang menjerat Habib Bahar bin Smith terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan,” ujar Irjen Suntana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12/2021).

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa, 28 Desember kemarin.

“Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor,” katanya.

Dalam kasus ini, Habib Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA.

Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. (rif/fir/pojoksatu)