Ketua KPK Sebut Surat Perintah Penyelidikan Muktamar NU Palsu, Tolong Ini Diungkap, Siapakah Bermain?

Ketua KPK Firli Bahuri (jpc)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Ketua KPK Firli Bahuri meminta anak buahnya menyelidiki surat perintah penyelidikan (sprinlidik) palsu terkait Muktamar NU ke-34. Firli meminta hal ini diungkap karena pidana.

Firli meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto untuk melacak dan mengungkap hal tersebut.

“Tolong ini dilacak dan diungkap,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Sprinlidik tersebut berisi tentang dugaan adanya pungutan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.


Kemudian pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan salah satu calon kandidat di muktamar ke-34.

Firli menegaskan, bahwa hal tersebut jelas tindakan pidana yang harus diusut tuntas.

“Sprinlidik itu palsu, Ini jelas tindakan pidana, saya tidak pernah menandatangini dokomen itu,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan media sosial tentang sprinlidik yang ditandatangani oleh Firli.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan komisi telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu.

Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK.

“Nomor telepon dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK,” ujar Ali.

KPK, kata Ali, berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK.

Ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat.

“KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya,” ucapnya.

“KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK,” sambungnya. (muf/pojoksatu)