Politisi Demokrat Kritik Naskah Akademik Rencana Pemindahan Ibukota, Gatal di Kaki Garuk di Kepala

Benny K Harman

POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi Demokrat Benny K Harman mengunggah gambar bertulis Naskah Akademik RUU IKN (Ibukota Negara). Benny lalu mengkritik dengan menyebut gatal di kaki garuk di kepala.

Menurut politisi Demokrat ini, tidak ada kesinambungan antara masalah dan solusi dalam naskah akademik RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Simpulan ini disampaikan oleh politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang mengunggah gambar bertulis Naskah Akademik RUU IKN di akun Twitter pribadinya, Rabu (15/12).

“Gatal di kaki, garuk di kepala,” ujarnya.


Salah satu yang turut menjadi sorotan Benny Harman adalah tentang aspek sejarah.

Dia mengingatkan bahwa dulu para pendiri negara sepakat menolak memindahkan ibukota setelah merdeka.

Mengenai pemindahan ibukota negara, M Yamin dalam Sidang BPUPKI bahkan meminta agar dilakukan dengan keputusan MPR.

Kala itu, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjadi penjelmaan dari kedaulatan rakyat.

“Hargailah sejarah, karena keberadaan kita kini adalah karena masa lalu. Jasmerah, itu pesan Soekarno,” tutupnya.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak akan dilakukan secara sekaligus, tetapi melalui tahap demi tahap.

Ia menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan rencana pembangunan fisik ibu kota negara dalam beberapa fase, yakni 2022-2024, 2025-20235, 2035-2045, serta 2045 hingga seterusnya.

“Jadi ada step-nya, kita tidak sedang mengundang atau menghidupkan kembali Sangkuriang, kita tidak sedang mengundang kembali Bandung Bondowoso, tidak tentu,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia Khusus RUU IKN, Selasa (14/12/2021).

Menurut Monoarfa, RUU IKN hanya mengatur bahwa pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN yang baru akan dilakukan pada semester I 2024 mendatang.

Sementara itu, pembangunan fisik di IKN baru dilakukan sesuai dengan masterplan yang telah disusun oleh pemerintah.

Suharso juga menekankan, pemindahan status ibu kota amat tergantung kondisi APBN agar tidak memberatkan anggaran negara.

“Maka pertanyaannya, kalau begitu sampai 2024 untuk kemudian di-declare pemindahannya itu secara status seperti apa, itulah minimun yang akan kita coba capai sampai dengan 2024, dengan catatan tidak tidak memberatkan APBN kita,” kata Suharso. (ral/rmol/pojoksatu)