KPK dan Mabes Polri Serta Kejaksaan Agung Diminta Usut Mafia Tanah di Balik Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengacara Lawrence Siburian meminta Mabes Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung dan Kementerian PUPR untuk terjun mengusut dugaan mafia tanah di Jembatan Pulau Balang.


Dugaan mafia tanah ini ada dibalik pembangunan Jembatan Pulau Balang yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.

Lawrance Siburian mengatakan, salah satu korban mafia tanah dalam pembangunan jembatan tersebut adalah kliennya bernama Maharani Fajarwati.


“Kami sangat prihatin atas kejadian ini,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/12/2021).

“Sebaiknya pihak Mabes Polri, KPK, Kejaksaan Agung dan Kementerian PUPR mengutus timnya ke Balikpapan, Kalimantan Timur mengusut tuntas kasus ini dalam menghadapi mafia tanah,” sambungnya.

Ia mengatakan, lahan yang seluas 4 hektar yang dimiliki kliennya itu mendadak berubah status menjadi milik negara.

“Mendadak lahan miliknya berlandaskan hak milik SKT dan membayar kewajiban PBB tiba-tiba hilang kepemilikannya oleh BPN Balikpapan,”

Menurutnya, proyek yang dibanggakan Presiden Jokowi dan PUPR itu sudah tercoreng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Lawrance Siburian, pengacara dari Maharani Fajarwati, disini ada keanehan.

Kenapa tanah tersebut yang dibeli secara transaksi sah oleh Maharani Fajarwati.

“Tiba-tiba berubah menjadi tanah negara? Padahal tanah tersebut dirawat dan diurus oleh keluarga Maharani Fajarwati.” ujarnya.

Lawrance Siburian pun menceritakan kronologis awal kejadian, diambil alihnya lahan klinenya itu.

“Lokasi tanah yang dimiliki oleh Maharani Fajarwaty tersebut pernah di lakukan sewa menyewa pd thn 2015,” ungkapnya.

Penyewaan itu antara Bapak Latu (perwakilan Maharani Fajarwati) dengan Bapak Dhono Nugroho ST yang bertindak sebagai Project Manager PT HUTAMA KARYA.

“Artinya di sini secara pihak pelaksana proyek yaitu mengakui bahwa pihak Maharani Fajarwati adalah pemilik dan penguasa dari lahan seluas 4 hektar,” jelasnya.

Padahal jelas tanah tersebut di sewa oleh PT Hutama Karya. Dalam perjanjian sewa menyewa lahan tahun 2015.

“Itu lahan hanya digunakan untuk menaruh peralatan berat dan material untuk kebutuhan pembangunan jembatan Pulau Balang,” katanya.

Ternyata dalam pelaksanaannya lokasi tersebut dipakai sebagai tumpuan jembatan Pulau Balang di sisi Tempadung Desa Kariangao, Balikpapan, Kalimantan Timur tanpa ganti rugi.

“Tidak ada dari pihak PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Bangun Tjipta Konstruksi memberitahu ke pemilik kalau lahan tersebut akan dipakai pembangunan jembatan,” tuntutnya.

Lawrence Siburian pun mengaku heran dengan kejadian tersebut.

“Ada apa ini? Permainan apa ini?” tanya pengacara dan politisi senior Golkar ini.

Ia mengatakan, pihak Maharani Fajarwati sebelumnya sudah menanyakan kasus ini kepada pihak kelurahan dan kecamatan setempat tapi mereka angkat tangan. Tidak bisa memberi saran atau solusi.

Kemudian mereka mengajukan keberatan terjadinya perubahan kepemilikan ini kepada pihak BPN Balikpapan.

Namun staf BPN Balikpapan tersebut bernama Safwan menyarankan untuk membuat surat keberatan ke BPN Balikpapan.

Dibuatlah surat keberatan tersebut ditujukan kepada BPN Balikpapan.

Setelah proses beberapa waktu berlalu ada jawaban bahwa tanah tersebut adalah milik negara. Keputusan ini setelah melalui rapat dengan Kejati Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan oleh Safwan, staf BPN Balikpapan.

Berdasarkan informasi dari Safwan, staf BPN Balikpapan bahwa peralihan hak tersebut karena lahan tidak dirawat.

Sedangkan pihak Kejati Kalimantan Timur beralasan tugas mereka hanya sebagai pendampingan bukan pihak yang turut pengambilan keputusan.

“Apakah Kajati Kalimantan bisa memberikan rekomendasi atau membuat keputusan atas perpindahan kepemilikan tanah?,” pungkasnya. (muf/pojoksatu)