Singgung Kepentingan Elit Politik di Ibukota Baru, Rakyat Tiba-tiba Dikejutkan, Lokasi Sudah Ditetapkan

Presiden Jokowi.

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hanya untuk mengakomodir kepentingan elite daripada rakyat. Tiba-tiba lokasi sudah ditetapkan.

Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (RUU IKN) menargetkan pengesahan IKN pada awal 2022.

Pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR sepakat dibutuhkan pemindahan IKN.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai kesepakatan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR itu menguatkan dugaan pemindahan IKN hanya untuk mengakomodir kepentingan elite daripada rakyat.


“Elite yang dimaksud di sini adalah eksekutif dan partai pendukung pemerintah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/12).

Fraksi di DPR ini akan dijadikan stempel untuk memuluskan keinginan para elite tersebut dengan target selesai awal 2022.

Sebab, mayoritas fraksi di DPR yang mendukung pemindahan IKN itu juga berasal dari partai pendukung pemerintah.

Disebutkan Jamiluddin Ritonga, RUU IKN inisiatif dari eksekutif atau Pemerintah Jokowi.

Hal ini, kata Jamiluddin, semakin mengindikasikan pemindahan IKN memang lebih dominan keinginan elite daripada rakyat.

“Pemindahan IKN semakin elitis karena Presiden Joko Widodo yang menetapkan lokasi IKN baru,” katanya.

“Jokowi setelah meninjau Kalteng dan Kaltim, akhirnya memutuskan lokasi IKN baru seluas 180 ribu hektare di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” katanya.

Di lain pihak, rakyat hingga sekarang belum pernah ditanyakan apakah setuju IKN dipindahkan atau justru sebaliknya. Rakyat, kata Jamiluddin, juga tidak pernah ditanya di mana lokasi IKN yang baru.

“Rakyat tiba-tiba dikejutkan, lokasi IKN yang baru sudah ditetapkan,” sesalnya.

Jamiluddin mengibaratkan cara penetapan lokasi IKN layaknya di zaman kerajaan.

“Kalau sang raja merasa cocok, ia pun mengeluarkan titah dengan menetapkan lokasi ibukota kerajaannya yang baru. Raja merasa itu haknya, dan rakyat harus ikut titah sang raja,” kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 sampai 1999 ini. (ral/rmol/pojoksatu)