Soal Revisi UU Kejaksaan, DPR Dinilai Tergesa-gesa dalam Mengambil Keputusan

Ilustrasi palu sidang (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA- DPR RI mengesahkan Revisi UU Kejaksaan menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu hal yang baru adalah jaksa berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melarangnya.

Praktisi hukum dari LQ Indonesia Law Firm menilai DPR tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan tersebut.

“Sehingga melupakan putusan MK yang sebelumnya melarang JPU mengajukan PK,” ujar Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim, Rabu (8/12/2021).


Akibat dari ini, kata dia, UU Kejaksaan berpotensi melanggar Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.

“Diperbolehkannya PK diajukan oleh jaksa akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena kasus yang sudah incracht dapat dibuka kembali dan orang yang sudah menjalani hukuman dan bebas dapat ditahan kembali,” tutur Alvin.

“PK jaksa akan menimbulkan PK lagi oleh terdakwa dan nantinya di PK kembali oleh jaksa dan tidak ada kesudahan sehingga asas kepastian hukum akan hilang,” imbuhnya.

Meski begitu, LQ pada dasarnya setuju dengan perluasan kewenangan Kejaksaan. Namun, yang terpenting tidak boleh melawan UUD1945 dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Karenanya, selaku aparat penegak hukum juga, advokat LQ akan mengajukan judicial review atau uji materi terhadap UU Kejaksaan yang baru. Mereka kini tengah menyusun permohonan.

“LQ berkomitmen menjaga kepastian hukum dan menjadi garda terdepan ketika ada ketidakpastian hukum dan pelanggaran hukum terutama oleh aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan untuk menjaga keadilan bagi masyarakat,” papar Alvin.

“LQ mengimbau kepada masyarakat yang punya masalah hukum untuk tidak takut menghubungi LQ di 0818-0489-0999 untuk konsultasi karena pendampingan pengacara profesional dan mengerti hukum sangat penting,” tandas jebolan UC Berkeley, Amerika Serikat dan mantan Wakil Presiden Direktur Bank of America ini.

(muf/pojoksatu)