Kadis ESDM Sultra Tersangka Kasus Korupsi, KNPI Minta Gubernurnya Diperiksa

Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), La Ode Umar Bonte

POJOKSATU.id, SULTRA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi izin penggunaan kawasan hutan dan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Toshida Indonesia.


Dua di antara tersangka merupakan anggota birokrasi Pemprov Sultra yakni mantan Plt Kabid Minerba, Yusmin dan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Aziz.

Mereka ditetapkan tersangka karena dugaan korupsi yang diduga menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 495.216.631.168.83.

Bendahara Umum (Bendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), La Ode Umar Bonte meminta Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memeriksa Gubernur Sultra Ali Mazi sebagai pimpinan kedua berokrasi tersebut.


“Karena kaitan dalam pengelolaan tambang di Sultra ini kan yang paling berpotensi itu sebetulnya Gubernur Sultra, Ali Mazi yang paling potensial untuk diperiksa, sebab bisa jadi perilaku bawahan itu, diketahui oleh pimpinannya,” ujarnya dalam keterangan pers Selasa (7/12/2021).

Menurut Umar Bonte, diperiksanya Gubernur Sultra karena carut marutnya di Dinas ESDM dan pertambangan di Sultra.

Apalagi Gubernur Sultra dalam hal ini sangat bertanggung jawab dalam kasus korupsi tersebut.

“Kenapa harus Ali Mazi karena dia tidak boleh berpangku tangan untuk melihat status ini, Karena sampai hari ini Ali Mazi tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa terkait masalah ini. Harusnya dia merespon situasi ini, karena jangan sampai ada orang orang yang dikorbankan,” tegasnya.

“Menurut saya dia (Yusmin) tidak strategis sekali bagi kasus ini. Justru orang yang harus dimintai konfirmasih tidak diperiksa. Seperti Ali Mazi kan patut diperiksa untuk mempertanggung jawabkan kinerja bawahannya,” katanya.

Karena itu Umar Bonte mengecam, jika Kejati Sultra tidak juga memanggil Ali Mazi dalam waktu dekat ini maka pihaknya akan mendesak Kejaksaan Agung untuk mengambil alih kasus ini.

“Apabila Kejati Sultra tidak merespon ini, saya akan mengkonfirmasih ini di Kejaksaan Agung, Saya akan meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan memeriksa Gubernur Sultra apabila Kejati Sultra tidak merespn ini,” pungkasnya.

(fir/pojoksatu)