Konflik Laut China Selatan, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional Minta PBB Turun Tangan

Yudi Syamhudi Suyuti (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan, konflik Laut China Selatan menjadi salah satu pusat konflik global dunia saat ini.

Di mana konflik tersebut, mengingatkan pada persoalan sejarah abad ke-15. Kala itu dimulainya penguasaan jalur ekonomi sebagai lahirnya kekuataan imperialisme dan kolonialisme.

“Dalam situasi politik global yang berbeda, namun setting sejarah Tordesillas dan Zaragoza memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kepentingan dominasi kekuatan hegemoni Laut China Selatan yang berpotensi terjadinya Perang Dunia ke-3,” kata Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Menurut Yudi, konflik tersebut jangan sampai terulang kembali. Karena bagaimanapun, Perang Dunia ke-3 akan menghasilkan dominasi baru yang justru merusak tatanan kemanusiaan dan keadilan global.


“Tentu kita sebagai warga Negara yang berada di wilayah Laut China Selatan dan seluruh warga dunia akan merasakan dampak dari konflik yang semakin memanas hari ini,” jelasnya.

“Konflik Laut China Selatan didasari oleh dua hal mendasar yaitu alasan dan konsekuensi,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan konflik Laut China Selatan ini, JAKI yang merupakan bagian dari Majelis Rakyat Global yang di deklarasikan pada 22 September 2021, menyatakan sikap agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hadir dalam penyelesaian ketegangan laut China Selatan yang berpotensi mendorong terjadinya Perang Dunia ke-3.

Di mana laut China Selatan harus dikembalikan pada Hukum Internasional dan Fakta Sejarah Nusantara secara menyeluruh dan konkrit yang legal dengan dilakukan perundingan antara Negara-Negara ASEAN.

“Persoalan Laut China Selatan, pada akhirnya menjadi sengketa yang lebih mengedepankan kepentingan hegemoni dan kekuatan untuk kekuatan. Karena hukum dan fakta sejarah menjadi tersingkir, seolah ada kepentingan tertentu untuk menciptakan hukum internasional baru,” katanya.

“Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik perang dan politik propaganda klaim kebenaran,” tandasnya.

“Kami menekankan untuk Negara-Negara yang mengerahkan kekuatan militernya di wilayah Laut China Selatan untuk menahan diri sampai terselesaikannya masalah Laut China Selatan, dan mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional,” ujarnya. (rel/pojoksatu)