Ini Saran Praktisi ke Masyarakat Hadapi Kriminalisasi Pemerasan Oknum Penegak Hukum

Praktisi LQ Indonesia Law Firm (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Praktisi LQ Indonesia Law Firm menyoroti munculnya kriminalisasi masyarakat pencari keadilan oleh oknum aparat kepolisian. Jika terbukti, tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian.


“Kepolisian yang harusnya melindungi masyarakat, oknumnya malah membengkokkan hukum dengan mudahnya untuk membela si pembayar,” ujar Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm, Sugi, Jumat (3/12/2021).

LQ pun memberikan saran atau masukan kepada masyarakat, agar terhindar dari aksi-aksi oknum kepolisian ini.

“Jadi resep mereka, oknum polisi ini adalah jadikan tersangka jika perlu ditahan dulu, nantikan pembuktian di pengadilan,” kata dia.


Biasanya, lanjut Sugi, korban atau target oknum tersebut, ketika dijadikan tersangka dan ditahan akan ketakutan dan menyerah. Bahkan, kata dia seringkali mengikuti ‘skema pemerasan’ para oknum.

“Oknum penyidik tidak bergerak sendiri biasanya ada yang becking baik perusahaan maupun oknum cepu (informan) yang bertindak sebagai pelapor. Kewenangan Kepolisian dijadikan alat oleh oknum untuk melakukan kesewenangan,” jelas Sugi.

LQ mengaku telah berkali-kali menangani kasus seperti ini. Terbaru, mereka juga diminta masyarakat pencari keadilan, guna membela hak mereka dalam kasus yang sama.

“LQ Indonesia Law Firm belum lama dihubungi oleh korban dugaan kriminalisasi oknum melalui hotline LQ Jakarta Barat 0817-9999-489, lalu menjelaskan duduk perkara dimana sudah tiga kali diperas melalui laporan polisi oleh oknum di Polres Kota Tangerang,” beber Sugi.

Korban, kata dia bahkan sudah dua kali berdamai dan membayarkan sejumlah uang kepada pelapor.

“Kali ketiga diperas oleh oknum pelapor dan oknum polisi yang sama, korban gerah dan meminta perlindungan LQ Indonesia Law Firm, dimana barang milik korban sudah disita polisi bernilai ratusan juta,” jelas Sugi.

Anehnya, kata Sugi, Kepolisian ketika menyita dan menggeledah, kasus masih dalam status penyelidikan.

“Ketika oknum penyidik Polres Kota Tangerang tahu bahwa korban kali ini tidak berniat memenuhi permintaan para oknum. Oknum penyidik langsung menetapkan kedua korban, TS dan M menjadi tersangka,” beber Sugi.

Advokat LQ Indonesia Law Firm yang menangani kasus ini, Alfan Sari, menjelaskan saat pihaknya melakukan penelusuran ternyata surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus yang dinyatakan ada tanggal 8 April 2021, belum pernah diterima oleh kliennya.

“Ketika rekan saya, advokat Hamdani mendatangi Kejari Tangerang Kabupaten, diketahui bahwa Kejari tidak pernah menerima SPDP tersebut. Padahal menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan diperkuat oleh Putusan MK NO 130/PUU-XIII/2015 bahwa SPDP wajib diberikan oleh penyidik dalam waktu tujuh hari ke pelapor, jaksa dan terlapor,” jelasnya.

“Ini syarat mutlak, sesuai hukum formiil dan tidak boleh tidak dilakukan oleh pihak penyidik. Atas informasi yang kani dapatkan ini, LQ akan segera mengajukan permohonan praperadilan di PN Tangerang,” imbuhnya Alfan.

Menurut LQ, modus tidak mengirimkan SPDP sering dilakukan ketika oknum penyidik menganggap korban bisa ‘diperas’.

Karena itu, dengan SPDP belum dikirim ke kejaksaan, tidak ada kewajiban pihak penyidik ke kejaksaan ketika ingin menghentikan perkara tersebut.

Karena bisa dianggap masih dalam penyelidikan, sehingga SP2LID (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan) tidak perlu pemberitahuan ke kejaksaan.

“Kasihan suami istri pengusaha retail sudah dijadikan korban dugaan pemerasan terselubung oknum selama dua tahun dan membayar untuk damai dan SP3 sudah dua kali sebelumnya,”
jelasnya.

“Kami selaku aparat penegak hukum menghimbau agar masyarakat yang menjadi korban oknum aparat penegak hukum segera melapor ke LQ Indonesia Law Firm. Jangan diam dan mau menjadi korban pemerasan dan kolusi, oknum harus dilawan dan dihentikan,” tandas Sugi. (ral/int/pojoksatu)