Reuni 212 Sepi, Muannas Alaidid: Ini Bukti Jualan Agama Demi Politik Sudah Tak Laku

Muannas Alaidid mengapresiasi langkah Polri rekrut 56 eks pegawai KPK yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN).

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid menilai acara Reuni 212 yang digelar hari ini, Kamis (2/12/2021) makin sepi peminat.


Hal ini membuktikan bahwa umat sudah mulai melek akan orientasi digelarnya Reuni 212 tersebut.

BACA: Pendiri NII Sebut Ada Gerakan Politik Dibungkus Gerakan Agama di Balik Reuni 212

“Tahun ke tahun (Reuni 212) makin sepi peminat, meski panitia sesumbar akan dihadiri jutaan massa, faktanya makin ke sini kan kosong melompong,” kata Muannas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/12/2021).


Makin sepinya Reuni 212, kata Muannas, ini membuktikan bahwa jualan agama demi politik sudah tidak laku lagi.

“Umat tak lagi mendukung. Ini bukti jualan agama demi politik sudah gak laku,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dari pemberitaan saat ini, kabanyakan yang mengikuti reuni kali ini hanyalah mereka yang berlatar belakang dari dua ormas terlarang yaitu anggota FPI dan Hizbut Tahrir atau ex HTI.

“FPI dan Hizbut Tahrir atau eks HTI yang selalu mendominasi menjadi panitia dan penggagas acara reuni ini tiap tahunnya,” ujarnya.

Muannas menuturkan bahwa acara reuni 212 yang digelar di tengah pandemi, sangat tidak pantas dan melukai perjuangan para dokter, relawan serta semua pihak khususnya mereka yang menjadi korban karena ancaman virus covid19 ini yang belum tahu kapan berakhir.

“Kalau niatnya baik, reuni harusnya sewa gedung atau tempat dan tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Bukan malah di jalan-alan,” ucapnya.

“Kalau perlu Gubernur Anies turun tangan fasilitasi mereka, karena sejak kelahirannya gerakan 212 ini, beliau (Anies) yang paling diuntungkan menjadi mesin pendukung suara sejak pilkada 2017 lalu, bahkan modal untuk pemilihan presiden 2024 mendatang,” terangnya.

Ia menuturkan, panitia reuni 212 bisa saja dijerat sesuai tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1. Namun, nampaknya Kepolisian lebih mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.

“Bisa saja dijerat ke mereka yang tetap turun ke jalan tanpa izin yakni soal mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum,” jelasnya.

“Saya yakin pihak kepolisian dan petugas akan tetap mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif terhadap mereka, semua ini dilakukan demi keselamatan kita bersama dari ancaman pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Reuni Alumni 212, Eka Jaya menjelaskan kegiatan dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat dan Masjid Az-zikra, Sentul, Bogor.

Hal tersebut ditetapkan berdasarkan saran dan masukan dari tokoh agama dan ulama.

Aksi reuni 212 yang bertajuk “Aksi Superdamai” di Patung Kuda rencananya dilakukan pada pagi hari, mulai pukul 08.00-11.00 WIB. Sementara untuk di Masjid Az-zikra, Sentul, Bogor akan dilaksanakan acara “Silaturahmi dan Dialog 100 Tokoh,” mulai pukul 12.30-15.30 WIB.

Polda Metro Jaya sendiri tak mengeluarkan izin digelarnya Reuni 212 di Patung Kuda Jakarta Pusat.

Kepolisian juga belum menerima adanya surat pemberitahuan Reuni 212 yang akan digelar di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor.

Demikian disampaikan, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (1/12/2021).

“Sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi tentang (Reuni 212 di Sentul) itu,” kata Ramadhan.

Seperti diketahui aksi 212 merupakan aksi unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizieq Shihab pada 2 Desember 2016 untuk menegakkan hukum terhadap penista agama.

Kala itu massa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar dipenjarakan karena menistakan Alquran yang merupakan kitab suci umat Islam.

Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dipenjarakan, aksi 212 akhirnya rutin diselenggarakan setiap tanggal 2 Desember.

Alasannya sebagai momen untuk mengingat persatuan umat islam di Indonesia. (fir/pojoksatu)