MPR Tak Berhak Minta Sri Mulyani Dicopot Presiden, Ini Sudah Melampaui Batas Kewenangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai MPR RI tidak berhak menekan Presiden Jokowi mencopot Menkeu Sri Mulyani. Ini sudah melampaui batas kewenangan.

Menurutnya, soal pencopotan itu merupakan kewenangan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Tidak perlu ditekan-tekan minta Jokowi copot Sri Mulyani, MPR tidak punya hak soal itu,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id, Rabu (1/12/2021).

Dosen Universitas Esa Unggul itu menilai, sikap MPR marah-marah dan meminta Sri Mulyani dicopot sudah melampaui batas.


“Jadi, MPR sudah melampaui batas kewenangannya ketika meminta Jokowi memecat Sri Mulyani,” ucapnya.

Menurut Jamiluddin, Pimpinan MPR seolah tidak memahani tugas dan fungsinya setelah UUD 1945 diamandemen.

“Seperti tidak memahami tugas sebagai MPR, yang sudah diatur dalam UUD 45 yang diamendemkan,” ungkapnya.

Karena itu, Jamiluddin menyarankan Presiden Jokowi mengabaikan permintaan pimpinan MPR tersebut.

“Kalau hal itu dituruti akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan tata negara di Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Aalasan MPR mendesak Jokowi mencopot Menkeu karena angganran MPR dipangkas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPr RI Fadel Muhammad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

“Alasan diri MPR minta Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI, padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan,” ujarnya.

Karena itu, Fadel mengusulkan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menkeu.

“Kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden memberhentiksn saudara menteri keuangan,” ucapnya.

Fadel menilai, Sri Mulyani tidak layak lagi menjadi Menkeu karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara.

Fadel mengaku, MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR RI.

Bahkan, beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu.

“Saya kira menkeu anggap enteng MPR RI, padagal MPR salah satu lembaga negara yang peran penting dalam membangun negara,” ucapnya.

Karena sikap Sri Mulyani itu, Fadel megatakan, pimpinan MPR RI sudah setuju jika Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

“Kita tidak anggap MPR sebagai lembaga negara, dia menyepelekan MPR itu tanggapan temen MPR, diusulkan diberhentikan,” tuturnya.

Kemudian, sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali.

“Sementara yang terealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu, sudah ada janj tapi banyak yg batal diilakukan,” tandasnya. (muf/pojoksatu)