POJOKSATU.id, JAKARTA — Menkeu Sri Mulyani belum menanggapi pemotongan anggaran MPR. Menurut staf khusus Menkeu Yustinus Prastowo, pemotongan demi membantu penangan Covid-19.
“Tujuan pemotongan anggaran untuk membantu penanganan Covid-19,” kata Yustinus kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).
Ia menyebutkan, pemotongan anggaran tersebut tidak hanya dilakukan kepada MPR, melainkan kepada semua lembaga pemerintah.
“Seluruh anggarankementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.
Baca Juga:
MPR Tak Berhak Minta Sri Mulyani Dicopot Presiden, Ini Sudah Melampaui Batas Kewenangan
Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan, sepanjang masa pandemi Covid-19, biasa rawat inap pasien melonjak.
“Biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Yustinus ditambah lagi dengan pembiayaan akselerasi vaksinasi yang memakan anggaran puluhan triliun
“Akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Aalasan MPR mendesak Jokowi mencopot Menkeu karena angganran MPR dipangkas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua MPr RI Fadel Muhammad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
“Alasan diri MPR minta Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI, padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan,” ujarnya.
Karena itu, Fadel mengusulkan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menkeu.
“Kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden memberhentiksn saudara menteri keuangan,” ucapnya.
Fadel menilai, Sri Mulyani tidak layak lagi menjadi Menkeu karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara.
Fadel mengaku, MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR RI.
Bahkan, beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu.
“Saya kira menkeu anggap enteng MPR RI, padagal MPR salah satu lembaga negara yang peran penting dalam membangun negara,” ucapnya.
Karena sikap Sri Mulyani itu, Fadel megatakan, pimpinan MPR RI sudah setuju jika Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai Menkeu.
“Kita tidak anggap MPR sebagai lembaga negara, dia menyepelekan MPR itu tanggapan temen MPR, diusulkan diberhentikan,” tuturnya.
Kemudian, sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali.
“Sementara yang terealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu, sudah ada janj tapi banyak yg batal diilakukan,” tandasnya. (muf/pojoksatu)