Singgung Pemimpin Eksekutif, Fahri Hamzah: Jangan Asal Pilih Seperti yang Sudah-sudah

Fahri Hamzah (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Menurut Fahri Hamzah, seorang pemimpin eksekutif dan legislatif harus memiliki kemampuan mengelola negara, jangan asal pilih seperti yang sudah-sudah. Sindir siapa?


Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, meminta pemerintah membuka peluang kepala daerah menjadi kandidat di perhelatan Pilpres 2024 mendatang.

Demikian disampaikan Fahri Hamzah dalam acara Ngopi Bareng Fahri bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Cirebon, Jawa Barat, Selasa (30/11).

“Pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Daerah bisa mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” kata Fahri.


Menurut Fahri, aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen perlu dihapuskan. Pasalnya, adanya PT 20 persen tersebut mampu menghambat putra-putra daerah untuk maju menjadi presiden.

“Maka dari itu agar PT dihapus atau ditiadakan saja. Supaya dari Aceh, Papua, Cirebon dan daerah lainnya punya capres maupun cawapres yang siap maju di Pemilu,” jelasnya.

“Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” katanya.

Mantan pimpinan DPR RI tersebut mengatakan, sudah saatnya rakyat memilih pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara baik di eksekutif maupun yudikatif.

“Pemilu nanti pilih pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara yang luar biasa ini. Jangan pilih wakil rakyat yang gak bisa ngomong, tapi hanya menerima gaji doang,” tegasnya.

Menurut Fahri, seorang pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus memiliki kemampuan dalam mengelola negara, jangan asal pilih seperti yang sudah-sudah.

Alasan Fahri mengusulkan hal itu, karena potensi kekayaan sumber daya alam negeri ini luar biasa.

Dengan demikian, Fahri berpandangan potensi itu harus dikelola oleh pemimpin yang memahami tentang Indonesia.

Fahri meminta mahasiswa lantang menyuarakan memilih pemimpin yang baik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ajakan memilih pemimpin yang baik itu, menurutnya, adalah bentuk ‘kudeta konstitutional’ yang diinginkan negara.

“Jadi aktivis mahasiswa itu, kalau berdemo jangan terlalu santun. Hanya bisa berkoar acung-acung spanduk saja,” jelasnya.

“Tapi, sampaikan dengan gagah dan berani ajak masyarakat, mari kita pilih pemimpin yang baik,” kata Fahri Hamzah lagi. (ral/rmol/pojoksatu)