Dahlan Iskan: Jokowi Terlalu Banyak Kasih Tugas ke BUMN Dibandingkan Pendahulunya

Dahlan Iskan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi kemarahan Presiden Jokowi di Istana yang videonya beredar di media sososial (medsos).


Jokowi marah lantaran penugasannya kepada BUMN tidak jalan.

Menurut Dahlan Iskan, Jokowi memberikan banyak tugas kepada BMUN. Namun sebagian dari tugas itu belum dilaksanakan, sehingga Jokowi marah.

Mantan Dirut PLN ini membandingkan Jokowi dengan beberapa presiden sebelumnya dalam memberikan tugas kepada BUMN.


“Sekilas terlihat, Presiden Jokowi lebih banyak memberikan penugasan ke BUMN jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya,” kata Dahlan dalam tulisannya berjudul ‘Marah Penugasan’ pada Sabtu (27/11/2021).

Dahlan merinci beberapa tugas dari Presiden Jokowi yang dibebankan kepada BMUN.

Salah satu perusahaan BMUN yang mendapat banyak tugas dari Jokowi adalah Pertamina.

“Pertamina mendapat beberapa penugasan. Termasuk membuat harga BBM sama di seluruh Indonesia,” kata Dahlan.

“Di sini Pertamina harus rugi ongkos kirim BBM. Apalagi kalau kirimnya ke Papua nun di timur. Atau ke Aceh nun di barat,” sambung mantan bos Jawa Pos ini.

Dikatakan Dahlan, kebijakan harga BBM sama membuat rakyat di daerah-daerah terpencil sangat senang. Harga BBM menjadi terasa murah di sana.

“Pemerintahlah yang sebenarnya menanggung ongkos kirim itu. Setiap tahun Pertamina membuat perhitungan ongkos kirim itu. Lalu, ditagihkan ke Kementerian Keuangan,” jelas Dahlan.

“Pertamina juga mendapat penugasan membangun proyek petrokimia raksasa di Tuban, Jatim. Saya tidak tahu lewat keppres atau hanya lewat pengarahan,” tambahnya.

Pemerintah berkepentingan untuk mengurangi impor di bidang itu. Pemerintah juga ingin Indonesia kian mandiri.

Secara hitungan bisnis, kata Dahlan, Pertamina belum mampu melakukannya. Investasinya terlalu besar. Kalaupun bisa cari pinjaman, ”ruang untuk meminjam” tidak cukup.

Kalau harus berpartner, Pertamina kehilangan kesempatan bisnis.

Direksi dan komisaris Pertamina memang harus menjalankan dua misi sekaligus: misi perusahaan (harus laba, tidak boleh rugi) dan misi dari pemerintah.

“Maka, sebaiknya Pertamina harus berterus terang kepada pemerintah. Terutama kepada presiden: mampu atau tidak –dari segi kemampuan perusahaan,” imbuhnya.

“Dengan demikian, presiden punya kejelasan apa yang harus dilakukan. Tidak seperti digantung oleh PHP,” kata Dahlan.

Misalkan Pertamina mengatakan: tidak mampu, pemerintah yang akan memikirkannya. Termasuk, kalau perlu, mengundang investor asing. Tinggal pemerintah mempertimbangkan risiko politiknya.

Atau, pemerintah tetap menugaskan Pertamina. Dengan berbagai bantuan. Mulai penjaminan pemerintah sampai subsidi bunga pinjaman.

Tentu pemerintah punya misi yang lebih besar dari perusahaan. Di mata pemerintah, Pertamina memang akan rugi di satu sisi, tapi negara akan untung di banyak bidang.

“Maka, yang diperlukan adalah keterusterangan itu: mampu atau tidak,” jelas Dahlan.