Tindak Lanjuti Arahan Menteri Luhut, Kabareskrim Perintahkan Anggota Babat Habis Mafia Pelabuhan

Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Foto Humas Polri
Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Foto Humas Polri

POJOKSATU.id, JAKARTA- Menindak lanjuti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mafia pelabuhan di sejumlah pelabuhan Indonesia, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto langsung memerintahkan anggotanya agar tak memberi ampun para mafia pelabuhan tersebut.

“Polri dalam hal ini akan terus melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi di pelabuhan,” kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Jendral bintang tiga ini juga menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun aturan atau petunjuk arahnya (jukrah) terhadap anggota di lapangan yang bertugas dalam menangani kasus mafia pelabuhan tersebut.

“Petunjuk arahnya masih disusun sesuai dengan diarahkan Bapak Menko, tapi, kita lebih kepada laporan dari pelaku usaha di sekitar pelabuhan,” ujarnya


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.

“Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan,” kata Luhut.

Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.

(fir/pojoksatu)