Pakar Hukum Usul Permendikbud No 30 Tahun 2021 Dievaluasi, Kalau tidak, Ini yang Bakal di Khawatirkan

Ilustrasi. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 legalkan zina.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar hukum Ahamd Tholabi Kharlie mengusulkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud No 30 Tahun 2021 agar dievaluasi.

“Saran saya sebaiknya segera dievaluasi dan diperbaiki,” kata Tholabi dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, jika Mendikbud tidak mengevaluasi Permendikbud No 30 Tahun 2021 itu, maka dikhawatirkan menambah polemik di tengah masyarakat.

“Aspirasi yang muncul di publik harus direspons dengan baik, ruang publik gaduh. Ini yang menjadi kontraproduktif,” ujarnya.


Untuk diketahui, Permendikbud No 30 Tahun 2021 tersebut menuai kontoversi dan penolakan di tengah masyarakat lantaran dianggap melegalkan zina di lingkungan Kampus.

ejumlah ormas Islam menolak keras Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud 30 Tahun 2021.

Salah satunya, Koalisi Ormas Islam menolak Permendikbud tersebut.

Ia mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim untuk mencaput Permendikbud 30 Tahun 2021.

Koalisi Ormas Islam Permendikbud 30 Tahun 2021 secara tidak langsung melegalkan zina di kampus.

Mereka mengkritisi Pasal 5 ayat (2) yang dianggap melegalkan perzinahan di kampus.

Pada Pasal 5 ayat (2), perbuatan asusila di kampus tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika suka sama suka atau pelaku mendapat persetujuan dari korban.

“MOI menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan ucap Ketua MOI, Nazar Haris, dalam rilisnya, Senin (2/11).

Nazar Haris meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim agar mencaabut aturan tersebut karena berpotensi mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus.

“Perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan,” tambah Nazar Haris.

(muf/one/pojoksatu)