Gugatan Yusril Ditolak, Kubu AHY: Tidak Mungkin MA Melanggar Hukum dan Merusak Demokrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal sudah memprediksi gugatan yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra bakal ditolak Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, hal tersebut bukan sepenuhnya kewenangan MA untuk menguji judicial review AD/ART sebuah partai.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokorat Bidang Hukum, Didik Mukrianto kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

“Mudah diyakini dan predictable jika Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menolak permohonan Pak Yusril,” ujarnya.


Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan, sejak awal meyakini MA akan tetap memegang teguh kewenangan konstitusionalnya.

“Saya yakin MA pasti akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus ini,” ungkapnya.

Didik mengatakan, tidak akan mungkin MA menjadi bagian atau alat legimasi dari sebuah skenario untuk kepentingan yang subyektif.

“Melanggar hak pihak lain, melanggar hukum dan merusak demokrasi dibungkus dengan mengatasnamakan hukum,” terangnya.

Sebelumnya, MA menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum AHY.

Perkara itu tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021.

Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham Yasonna Laoly.

Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

“Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima,” bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11)

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Objek sengketa perkara tersebut yakni AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

AD/ART itu diketahui telah disahkan berdasarkan Keputusan Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD ART, pada 18 Mei 2020.

Dalam gugatan ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum beberapa eks kader Demokrat yang telah dipecat oleh AHY.

Mereka adalah eks Ketua DPC Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto.

Kemudian, eks Ketua DPC Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

(muf/pojoksatu)