Anak Buah Megawati Sindir Menteri Terkait PCR Dijadikan Ladang Bisnis, Menari di Atas Penderitaan Rakyat

Ilustrasi tes PCR

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi PDI-Perjuangan Rahmad Handoyo mengingatkan para pejabat negara agar tidak terlibat dalam bisnis tes PCR.

Hal tersebut disampaikan merespon dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tes PCR.

“Jangan menjadikan PCR sebagai ladang bisnis yang tidak masuk akal,” kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, para pejabat tidak boleh menari-nari di atas penderitaan rakyat.


“Siapapun entah itu pejabat maupun pengusaha tidak boleh menari-nari di saat kita lagi kesusahan dengan mencari keuntungan yang tidak masuk akal,” tuturnya.

Rahmad meminta pemerintah tidak memberatkan masyarakat dengan harga tes PCR yang sangat mahal.

“Kita berharap keputusan pemerintah soal harga tes PCR tifak membebani masyarakat apalagi membuat susah,” ucapnya.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, negara harus tampil di garda terdepan membantu masyarakat lagi kesusahan akibat pandemi Covid-19 ini.

“Negara harus tampil, negara harus powerful hadir, apalagi dengan keputusan pemerintah yang setiap saat akan mengevaluasi harga PCR,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perwakilan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ke KPK, Kamis (4/11/2021).

Laporan tersebut dibuat oleh Prima terkait dugaan adanya keterlibatan Erick dan Luhut Binsar dalam bisnis PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Wakil Ketua Prima Alif Kamal menyebut salah satu alasanya membuat laporan lantaran banyaknya pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan Erick dan Luhut Binsar berbisnis PCR.

“Kami ingin melaporkan desas desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR,” ujarnya.

“Terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir,” sambungnya.

Alif mengatakan adapun sejumlah bukti yang dibawa Prima ke KPK yakni berupa sejumlah pemberitaan awak media sebagai data awal untuk KPK mengusut dugaan bisnis PCR tersebut.

Sekaligus, kata Alif, meminta KPK juga segera memanggil Luhut dan Erick untuk memberikan klarifikasi atas dugaan bisnis PCR.

(muf/pojoksatu)