Masih Saja Kontoversi, DPR Nyatakan Setuju Permendikbud No 30 Tahun 2021

Ilustrasi. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 legalkan zina.

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menyatakan setuju dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud No 30 Tahun 2021.

“Jadi sikap saya ini kira-kira berdiri pada posisi saya setuju Permen itu,” kata Siaful kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Namun, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu harus ada perbaikan dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 itu.

Pasalnya, masih memicu kontroversial di tengah masyarakat mengenai anggapan melegalkan zina di lingkungan Perguruan Tinggi (PT).


“Tapi bahwa harus ada perbaikan sedikit dari cluster definisi terkait dengan tindak kekerasan seksual,” ujarnya.

“Menurut saya itu menjadi penting, supaya Ini juga bagian dari melindungi si korban sendiri,” sambung Huda.

Untuk diketahui, Permendikbud No 30 Tahun 2021 tersebut menuai kontoversi dan penolakan di tengah masyarakat lantaran dianggap melegalkan zina di lingkungan Kampus.

Sejumlah ormas Islam menolak keras Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud 30 Tahun 2021.

Salah satunya, Koalisi Ormas Islam menolak Permendikbud tersebut.

Ia mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim untuk mencaput Permendikbud 30 Tahun 2021.

Koalisi Ormas Islam Permendikbud 30 Tahun 2021 secara tidak langsung melegalkan zina di kampus.

Mereka mengkritisi Pasal 5 ayat (2) yang dianggap melegalkan perzinahan di kampus.

Pada Pasal 5 ayat (2), perbuatan asusila di kampus tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika suka sama suka atau pelaku mendapat persetujuan dari korban.

“MOI menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinahan ucap Ketua MOI, Nazar Haris, dalam rilisnya, Senin (2/11).

Nazar Haris meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim agar mencaabut aturan tersebut karena berpotensi mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus.

“Perzinahan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan,” tambah Nazar Haris.

(muf/one/pojoksatu)