Kliennya Bebas, Muannas Alaidid Minta Pimpinan Sanksi Aparat yang Abaikan SKB UU ITE

Muannas Alaidid mengapresiasi langkah Polri rekrut 56 eks pegawai KPK yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN).

POJOKSATU.id – Pengacara Muannas Alaidid mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang telah membebaskan 3 terdakwa kasus ITE dengan terdakwa Vincent Lim, EPI dan Hendro.


Muannas Alaidid yang juga pengacara ketiga terdakwa menyampaikan penghargaan yang begitu besar kepada majelis hakim dengan nuraninya memberikan putusan bebas murni.

Para terdakwa didakwa pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik hanya karena membagikan sebuah postingan berita media online presmedia.id dengan caption #justiceforcikok.

Gara-gara postingan tersebut, ketiganya dilaporkan oleh seorang pengusaha Apindo berpengaruh di daerah itu karena menganggap isi beritanya tidak benar.


“Kasus 3 (tiga) terdakwa ini dari awal sudah dipaksakan untuk bisa naik ke persidangan, isi berita dan judul berita diakui oleh pemred presmedia.id yang direleas oleh medianya sendiri,” ucap Muannas, Jumat (5/11).

“Ketiga terdakwa tidak bisa disalahkan atas perbuatan yang dirasa tidak benar karena itu produk media, anehnya media sebagai contenr creator postingan itu hanya dijadikan saksi, masyarakat yang mengunggah malah dijadikan terdakwa,” tambah Muannas.

Muannas yang juga founder Cyber Indonesia menegaskan, UU ITE tidak dapat diberlakukan untuk menjerat masyarakat yang hanya membagikan postingan media online.

Terlebih, kliennya hanya mempertanyakan rasa keadilan atas pembunuhan terhadap Cikok yang terjadi beberapa tahun silam.

Menurut Muannas, aparat penegak hukum dalam kasus ini terkesan mengabaikan SKB UU ITE.

Berdasarkan SKB UU ITE, dalam kasus pencemaran nama baik diupayakan mediasi dan pendekatan restorasi justice.

Tapi dalam kasus ini tidak dilakukan, jutsru aparat memberikan pemberatan dengan menahan para terdakwa.

Muannas meminta pimpinan penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada aparat yang mengabaikan SKB UU ITE.

“Sanksi aja bila ada penegak hukum yang tidak tunduk dan taat aturan,” tegas Muannas.

Muannas memuji hakim yang cukup adil memberikan putusan kepada ketiga kliennya.

“Hakim dalam pertimbangannya telah menerangkan bahwa perbuatan mencemarkan harus secara spesifik menyebutkan nama orang yang merasa dirinya dicemarkan, tidak bisa hanya mengunakan tolak ukur subyektif, harus ada fakta penyebutan nama orang,” kata Muannas.

Muannas berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang dikorbankan hanya gara-gara aparat mengabaikan SKB UU ITE.

“Kami berharap tidak ada lagi kasus ITE yang mengorbankan masyarakat umum. Pemerintah telah membuat keputusan bersama sebagai pedoman dalam menerapkan pasal dalam UU ITE, ini harus benar-benar ditegakan dan diberlakukan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kesewenangan pihak tertentu, maka mesti ada evaluasi penerapan SKB di lapangan,” tambahnya.

Muannas juga berharap, putusan bebas ketiga terdakwa ini juga menjadi kesempatan bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus utamanya, yakni pembunuhan Cikok yang melibatkan Cun Heng sebagai otak pelaku pembunuhan berdasarakan penetapan pengadilan kala itu. (gin/pojoksatu)