Dua Menteri Bermain Dibalik Mahalnya Tes PCR, Pengamat: Praktek Bisnis Para Oligarki Lebih Kental dalam Aturan 

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Foto JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan aturan tes PCR bukan untuk kesehatan, tetapi kepentingan bisnis. Pasalnya, praktek bisnis para oligarki lebih kental dalam aturan tersebut.

Kesehatan yang sudah bercampur dengan bisnis. Jadi kepentingan bisnis, dan bisnisnya lebih banyak,” kata Ujang dihubungi Pojoksatu.id, Rabu (3/11/2021).

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu, jika memang tes PCR untuk kepentingan kesehatan, seharusnya digratiskan.

Sebagaimana vaksin Covid-19, semua masyarakat mendapatkan pelayanan gratis dari pemerintah.


Apalagi, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu anggaran untuk beli tes PCR merupakan uang negara.

“Kenapa barus berbayar? Kalau untuk kesehatannya mestinya PCR digratiskan, sama seperti vaksin. Karena ada anggarannya juga dari negara,” tutur Ujang.

Untuk diketahui, ada dua menteri diduga terlibat dalam permainan harga tes PCR.

Kedua menteri tersebut, diantaranya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Namun hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes PCR.

Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut ada afiliasi dengan Luhut pun tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.

“(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar,” kata Jodi dilansir dari Kompas.com, Senin (1/11/2021).

“GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah,” sambungnya.

Justru malah sebaliknya, kata Jodi, mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.

Jodi lantas menjelaskan posisi Luhut dan GSI.

Saat itu, katany, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar.

Sebab, persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini.

“Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” tutur Jodi.

“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi,” terangnya.

“Jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham,” ujarnya

Jodi pun menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.

(muf/pojoksatu)