Beberapa Hari Lagi Panglima TNI Marsekal Hadi Diganti Jenderal Andika, ‘Tak Ada Perlu Didiskusikan Lagi’

Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Beberapa hari ke depan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan diganti Jenderal Andika Perkasa. Marsekal Hadi memasuki masa pensiun November ini.

Mengacu pada UU TNI, batas usai pensiun perwira ialah 58 tahun.

Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi akan menginjak usai 58 tahun pada 8 November 2021 ini atau tinggal lima hari lagi.

Diketahui, Presiden Jokowi secara resmi mengajukan satu nama calon Panglima TNI yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa.


Menanggapi usulan Presiden Jokowi ke DPR ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku tegak lurus pada keputusan Presiden Jokowi.

Marsekal Hadi mengatakan tegak lurus dan loyal terhadap Presiden sebagai panglima tertinggi.

“Surpres merupakan hak prerogatif Presiden menurut undang-undang. Selain itu, sebagai prajurit TNI, saya akan selalu tegak lurus dan loyal terhadap pimpinan tertinggi, yang dalam hal ini dipegang oleh Presiden,” kata Hadi, Rabu (3/11/2021).

“Oleh karena itu, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi apa yang sudah menjadi keputusan pimpinan tertinggi,” kata Marsekal Hadi.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden (surpres) berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi.

Presiden mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa jadi calon Panglima TNI tunggal.

“Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

“Atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa,” kata Puan.

Uji kelayakan atau fit and proper test Jenderal Andika Perkasa akan digelar 4-5 November 2021 oleh Komisi I DPR.

Hasil uji kelayakan itu nantinya dibawa ke rapat paripurna DPR. Rapat itu akan digelar pada 8 November.

“Jadi dalam lima hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” kata Puan.

Sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima diurus selambat-lambatnya 20 hari setelah presiden mengirimkannya. Namun Puan mengatakan lebih cepat lebih baik.

“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” ujarnya. (ral/int/pojoksatu)