SBY Cairkan Bansos Rp22 T Jelang Pemilu Dikritik, Demokrat Langsung Balas PDIP, Apa Hasto Setuju Maling Bansos Juliari?

Mantan Presiden SBY (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Partai Demokrat menanggapi kritik yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada SBY soal pencairan bansos Rp22 triliun jelang pemilu 2009.

Partai Demokrat juga menyayangkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanyo atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

SBY membelanjakan APBN sebesar Rp 22 Triliun untuk bantuan sosial (Bansos) menjelang Pemilu 2009.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa tudingan Hasto terhadap SBY dan pemerintahannya kala itu menyiratkan dirinya tidak pro terhadap rakyat miskin.


Herzaky bahkan menyindir, jika Hasto tak rela uang negara untuk makan rakyat, apakah lebih setuju uangnya dikorupsi seperti yang dilakukan oleh sesama kader PDI Perjuangan Juliari Batubara.

“Kalau Hasto tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era bapak SBY, berarti Hasto anti membantu rakyat miskin. Apa Hasto setujunya maling Bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara. Jadi Mensos malah garong bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi?” kata Herzaky Senin malam (1/11).

Menurut Herzaky, jika Rp 22 triliun uang negara digelontorkan untuk memberi makan masyarakat.

Maka hal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggelontorkan uang negara sebesar Rp 27 triliun untuk pembangunan kereta cepat yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit.

“Lebih baik menggelontorkan bansos sebesar 22 T untuk membantu rakyat kecil, daripada menggelontorkan 27 T untuk kereta cepat yg hanya akan dipakai segelintir elit,” ujarnya.

Dikatakannya, Presiden SBY saat menjalankan pemerintahannya memiliki fokus terhadap kemiskinan, sehingga menggelontorkan puluhan triliun untuk bansos maupun program lain yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Membantu rakyat susah, sampai 8 juta keluar dari garis kemiskinan, beda jauh dibandingkan era sekarang yang hanya mampu mengurangi 2 jutaan penduduk miskin di lima tahun pertama,” katanya.

“Dulu era Bapak SBY, membantu mengurangi pengangguran sampai 3 juta penduduk. Beda dengan sekarang yang mentok di 100 ribuan saja selama lima tahun pertama,” ungkapnya.

“Sekarang, rakyat banyak yang susah, negara kondisi keuangannya susah. Utangnya membengkak terus, berkali-kali lipat dibandingkan era Bapak SBY,” katanya.

“Bangun infrastruktur 10 triliun pakai hutang, nggak laku, dan dijual hanya 2 triliun,” sindirnya.

“Malah di tengah pandemi, yang kaya makin kaya, apalagi yang dapat banyak cuan dari bisnis terkait pandemi seperti bisnis PCR Swab hasil investigasi salah satu media nasional,” tambah Herzaky.

Jadi, menurutnya, jangan mengalihkan perhatian.

Saat era Presiden SBY berkuasa dua periode rakyat senang dan bahagia, kondisi ekonomi negara sangat baik. APBN naik empat kali lipat lebih dibandingkan era sebelumnya.

Disisi lain, bagi Herzaky, tudingan Hasto bahwa SBY menggunakan bansos untuk Pemilu 2009 sangatlah serius dan harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak, bisa dikatakan fitnah.

“Sudah terang-benderang kadernya Hasto yang curang dan berupaya memanipulasi di Pemilu 2019 dengan menyogok komisioner KPU, malah menuduh Demokrat dan Bapak SBY terus,” katanya lagi.(ral/rmol/pojoksatu)