Serang SBY dengan Nilai Tak Ilmiah, Sekjen PDIP Hasto Diminta Belajar Lagi Studi Komparatif

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto JawaPos.com

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Jamiluddin Ritonga meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk belajar lagi studi komparatif usai menyerang SBY dengan penilaian tak ilmiah.


Hal tersebut disampaikan merespon pernyataan Hasto yang menyerang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sebaiknya Hasto belajar lagi studi komparatif agar tidak lagi sepihak dalam menilai,” kata Jamiluddin dihubungi Pojoksatu.id, Sabtu (30/10/2021).


Menurutnya, Hasto membandingkan Presiden Jokowi dengan SBY sangat tidak etis, karena tidak berdasarkan hasil ilmiah.

“Selayaknya penilaian Hasto dianggap angin lalu saja. Penilaian seperti itu tidak punya dasar nilai ilmiah,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Dosen Universitas Esa Unggul itu, Hasto juga tidak perlu mempermalukan dirinya hanya karena penilaian sepihak terhadap SBY dan Jokowi

“Tentu sangat disayangkan orang sekelas Hasto menilai kinerja SBY dan Jokowi tanpa kriteria jelas dan bahan yang equal,” tandas Jamiluddin.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto membanggakan Presiden Jokowi yang mampu menangani pandemik COVID-19 dengan baik.

Ia menyebut, Jokowi turun ke bawah melihat akar persoalan pokok pandemik COVID-19.

Solusi dicari dari refocussing anggaran, hingga membuat kebijakan penyeimbang antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Hasto pun menilai era Jokowi berbeda dengan pemimpin sebelumnya.

Ia mengatakan, kepemimpinan pemerintahan 10 tahun sebelum Jokowi terlalu banyak rapat namun tak ada keputusan.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat membuka webinar Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021).

“Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah,” ujarnya.

“Kemudian terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” sambungnya.

“Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan,” lanjut Hasto. (muf/pojoksatu)