Relawan Jokowi Gugat Mendagri ke PTUN, Pengamat: Kental Sekali Militansi Dukungan Politik Itu Instan

Presiden Jokowi (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA — Pengamat politik Adib Miftahul menanggapi gugatan yang dilayangkan Relawan Jokowi Mania (Joman) ke Mendagri Tito Karnavian ke PTUN soal kebijakan wajib PCR.

Diketahui Relawan Joman menggugat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakannya wajib PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali.

Atas gugatan yang dilayangkan Joman ini, Adib Miftahul memaknai bahwa Jokowi ini mulai ditinggalkan relawannya.

“Ini tandanya pendukung Jokowi seperti Joman ini sudah mulai meninggalkan Jokowi. Karena sudah tahu Jokowi 2 periode dan isu 3 periode sudah tidak laku lagi,” jelas Direktur Ekesekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, Jumat siang (29/10).


“Karena kalau mau kritik dengan menggugat kebijakan yang menurut mereka salah, kenapa tidak kebijakan saat periode Jokowi pertama?,” katanya.

“Kental sekali militansi dukungan politik bersifat instan,” kata Adib lagi.

Di sisi lain, Adib sependapat bahwa tes PCR bagi penumpang pesawat seharusnya dievaluasi.

Sebab, di saat negara ingin terus membatasi mengantisipasi penyebaran atau pengendalian Covid seiring akses pariwisata sudah mulai dibuka.

Maka nantinya aturan PCR tersebut tidak hanya diberlakukan bagi penumpang pesawat saja melainkan transportasi lain seperti kereta hingga kendaraan darat lainnya.

“Atau syarat PCR ini karena kuatnya pengaruh kartel,” demikian Adib.

Diketahui, untuk penumpang di wilayah Jawa dan Bali, mereka wajib menunjukkan keterangan negatif tes PCR dengan sampel yang diambil maksimal 3×24 jam sebelum penerbangan.

Penumpang pun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Adapun syarat vaksin dikecualikan bagi penumpang dengan usia di bawah 12 tahun dan penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus.

Penumpang bisa melampirkan surat keterangan dokter yang berisi alasan mereka tidak mengikuti program vaksinasi Covid-19 lantaran alasan kesehatan.

Syarat-syarat itu pun tak berlaku untuk angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

Selain kewajiban bagi penumpang, aturan baru yang diterbitkan kementerian mengatur kapasitas angkut pesawat.

Pesawat berlorong tunggal (narrow body aircraft) dan pesawat berbadan lebar atau lorong ganda (wide body aircraft) bisa mengangkut penumpang lebih dari 70 persen dari total kapasitas.

“Hanya, penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19,” ujar Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto, Jumat (29/10/2021). (ral/rmol/pojoksatu)