Harga Tes PCR Diturunkan, PKS: Tetap Saja Masih Menyulitkan dan Memberatkan Rakyat, Harusnya..

Ilustrasi tes PCR

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menilai harga tes PCR meski diturunkan masih menyulitkan masyarakat.

“Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR masih menyulitkan dan memberatkan rakyat,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Lebih lanjut, Mufidayati berpendapat, bahwa tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil tes PCR.

Padahal, kata anggota Komisi IX DPR RI itu, sesuai kebijakan pemerintah, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.


“Tapi PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Sampling droplet yang dites berlaku pada saat di tes,” terang Mufidayati.

“Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?, Penambahan beban ini akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab, mereka yang berpergian lebih dari 3 hari harus dua kali tes PCR,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga tes Covid-19 dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR menjadi Rp275 ribu untuk daerah Jawa-Bali.

Sementara itu, untuk luar Jawa-Bali harganya menjadi Rp300 ribu.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan keputusan ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membuat harga tes PCR terjangkau bagi masyarakat.

“Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu untuk daerah Jawa-Bali, serta Rp 300 ribu untuk luar Jawa-Bali,” kata Abdul Kadir, Rabu (27/10/2021).

Hasil pemeriksaan real time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut harus dikeluarkan dengan durasi maksimal 1×24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real time PCR.

Ia menjelaskan harga ini termasuk dalam komponen jasa pelayanan atau SDM, reagen dan habis pakai (DHP), biaya administrasi, overheat, dan biaya lainnya.

“Kami mohon agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang ditetapkan oleh menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut,” tegasnya.

(muf/pojoksatu)