Camat Tambangan ‘Dikendalikan’ Pj Kades Edy Anwar Soal Dana Desa, Kadis PMD: Berarti Bodoh Camatnya!

Ilustrasi dana desa
Ilustrasi dana desa

POJOKSATU.id, PANYABUNGAN — Kadis PMD Kabupaten Mandailing Natal Parlin Lubis menyebut Camat Tambangan ‘bodoh’ mau dikendalikan oleh Pj Kades Tambangan Tonga Edy Anwar soal dana desa 2019-2021.


Diketahui Camat Tambangan periode 2019 hingga 2021 lalu atau hingga meninggal adalah Yainal Siregar SH.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, Parlin Lubis mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pj Kades Tambangan Edy Anwar dengan tidak melibatkan pendamping desa tingkat kecamatan dan juga Camat Tambangan masa itu dalam pengelolaan dana desa Tambangan Tonga, adalah perbuatan keliru.

“LPj dana desa disampaikan langsung ke bupati melalui camat. Bunyi perbup (peraturan bupati) begitu. Harusnya camat tahu,” tegasnya, Jumat (23/10/2021).


Baca Juga :

Pj Kades Dicopot Gara-gara Dana Desa 2019-2021, Uang Rp127 Juta Belum Jelas Entah Kemana

“Camat dikasih kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi dana desa oleh bupati,” jelasnya lagi.

Diterangkan Parlin Lubis, kepala desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat dalam hal dana desa.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madina Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa, perubahan APBdesa, dan tentang pertanggungjawaban APBdesa Tahun Anggaran 2019.

Perbup ini ditetapkan 26 April 2019 lalu oleh Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution.

Dalam Perbup ini disebutkan, bupati melimpahkan kewenangan kepada camat melakukan evaluasi rancangan perdesa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa.

Ditanya soal surat tertulis yang dibuat Pj Kepala Desa Edy Anwar bahwa Camat Tambangan tidak ada campur tangan atau sangkut paut dengan dana desa Tambangan Tonga.

“Berarti bodoh dia, kenapa dia mau dikendalikan orang desa. Dia yang seharusnya mengendalikan orang desa,” tegas Kadis PMD.

“Masak dikendalikan desa dengan surat yang demikian. Kalau saya camatnya, saya sikat itu kepala desanya. Gak perlu saya itu bah. Saya laporkan ke Inspektorat itu. Masak desa yang mengatur kecamatan,” jelasnya lagi.

Dengan kejadian ini menurutnya Dinas PMD akan melakukan evaluasi terhadap kewenangan camat. Dalam kejadian di Tambangan Tonga, fungsi camat dalam pengawasan dana desa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Makanya ini akan kita evaluasi di 2022, kita cabut saja kewenangan itu. Karena fungsi camat tidak berjalan di bawah,” jelasnya.

Terkait sisa dana desa Rp127 juta yang belum diserahkan terimakan saat sertijab Pj Kades lama kepada Pj Kades baru yang digelar Kamis (7/10), Kadis PMD memberikan jawaban begini.

“Jadi beginilah, bukan kami tidak mau komentari hal-hal demikian. Ada camat. Tidak mungkin seluruh desa terawasi oleh kami. Makanya ada pendelegasian kepada camat sesuai peraturan bupati,” jelasnya.

“Camat mengevaluasi pelaksanaan dana desa, dokumen perencanaan dana desa harus diawasi, bekerjasama dengan pendamping desa,” tegasnya lagi.

“Kalau ada pendamping dana desa yang ngomong tidak tahu, bodoh itu namanya. Berarti dia tidak tahu tugasnya. Kalau ada camat yang ngomong tidak tahu, bodoh itu namanya,” jelasnya.

Terkait audit dana desa, menurut Kadis PMD, bukan kewenangan camat, tetapi kewenangan inspektorat.

Disinggung dasar pencoptan Pj Kepala Desa Edy Anwar, menurut Parlin Lubis, karena adanya surat permintaan masyarakat yang disampaikan BPD Tambangan Tonga.

Dan sesuai peraturan pemerintah, Pj kepala desa ini berasal dari PNS.

“Pj kepala desa ini hak preogatif bupati. Tak bisa diganggu gugat. Bupati berhak mengangkat dan memberhentikan Pj kepala desa,” jelasnya.

Dijelaskan Parlin, Pj kepala desa bisa dicopot apabila meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan dengan berbagai alas an tertentu.

Jika terjadi kasus seperti di Tambangan Tonga, PMD mengaku hanya berfungsi memfasilitasi saja kepentingan atau keinginan masyarakat desa.

Untuk LPj dana desa 2019 dan 2020 Tambangan Tonga, menurut Kepala Dinas PMD, harusnya ada di Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan juga ada di Camat Tambangan.

Sementara Pj Kepala Desa Edy Anwar tak mau mengangkat telepon saat dihubungi, meski aktif. Begitu juga pesan yang dikirimkan tak kunjung dibalas baik melalui SMS maupun WA.

(ral/pojoksatu)