LQ Indonesia Law Firm Ungkap Alasan Somasi Kapolri dan Kapolda, Ternyata Karena Dugaan Ini

LQ Indonesia Law Firm. Ft/ist
LQ Indonesia Law Firm. Ft/ist

POJOKSATU.ID, JAKARTA – LQ Indonesia Law Firm mengungkapkan alasan melayangkan surat somasi kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.


LQ menilai pimpinan kepolisian tak menindaklanjuti dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di Subdit Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dugaan pemerasan Rp500 juta itu diduga dilakukan agar SP3 kasus dugaan investasi bodong yang dimintakan pelapor atau korban yang merupakan klien LQ, bisa diterbitkan.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (21/10/2021).


“Hari ini kami mengirimkan somasi ke Kapolri dan Kapolda atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan tidak adanya penindakan tegas pimpinan Polri terhadap oknum polisi di Subdit Fismondev Polda Metro Jaya,” ujarnya.

“Ini juga sebagai langkah nyata perjuangan LQ Indonesia Law Firm dalam membantu membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum,” sambungnya.

Somasi disampaikan lantaran laporan ke berbagai pihak termasuk pimpinan Kepolisian, dinilai tak digubris.

Padahal bukti-bukti menurut mereka telah disertakan dalam persoalan yang turut menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini.

Adapun LQ sendiri, sebelumnya juga telah mengajukan judicial review atau uji materi terhadap KUHAP.

Tujuannya untuk membatasi kewenangan Polri dan memberikan kontrol serta pengawasan.

Khususnya kepada oknum penyelidik Polri yang menghentikan penyelidikan tanpa mengikuti prosedur formiil yang berlaku.

Sehingga, nantinya atas penghentian penyelidikan dapat diperiksa oleh pengadilan apakah sudah sesuai acara formiil ataukah ada pelanggaran prosedur.

“LQ Indonesia Law Firm mendapatkan relaas panggilan sidang pertama yang diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi,” ungkapanya.

Gugatan judicial review itu terdaftar dengan perkara nomor 53/ PUU/XIX/ 2021 tertera pengujian materiil terhadap UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Melalui judicial review, LQ ingin mengembalikan kewenangan dan marwah pengadilan sehinga tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

Juga agar masyarakat yang merasa keadilannya tidak terpenuhi dengan dihentikannya laporan polisi pada tingkat penyelidikan, dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

Tentunya setelah nanti gugatan LQ dikabulkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semua langkah ini LQ demi masyarakat Indonesia. Pesan saya kepada Kapolri, kasihilah rakyatmu, seperti Tuhan Allahmu mengajari hukum tertinggi adalah mengasihi sesamamu,”

”Bapak Kapolri berpatokan kepada Alkitab dan hidup setelah ini, kita semua akan diadili berdasarkan perbuatan kita,” papar Alvin.

“Bapak Kapolri punya kekuasaan dan kewenangan saat ini, buktikan bahwa Bapak tegas dan copot segera oknum seperti yang terjadi di Subdit Fismondev Polda Metro Jaya, bukti rekaman sudah jelas,” lanjutnya.

Sementara, Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm mengatakan, tidak mudah bagi pihaknya berjuang memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, terkhusus Polri.

“Oknum-oknum menyerang dengan gencar, kantor kami beberapa kali diserang oknum tak dikenal,” imbuhnya.

“Belum lagi oknum aparat yang terancam juga mengancam LQ dengan berkata ‘masih mau cari duit di Polda?’. Para oknum ingin LQ menghentikan gerakan LQ,” bebernya.

“Namun kami tegaskan bahwa founder kami, Alvin Lim menginstruksikan kepada seluruh anggota LQ agar hanya takut pada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, bukan pada manusia.”

“LQ adalah milik Masyarakat Indonesia dan akan selalu lurus dan tidak main dua kaki apalagi mengkhianati Masyarakat. Salus populi, suprema lex esto. Masyarakat adalah hukum tertinggi,” imbuh Sugi.

Lebih lanjut, LQ mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menaruh kepercayaan kepada mereka.

“Kami akan selalu menjaga kepercayaan dan hati kami, bagi masyarakat yang butuh bantuan LQ Indonesia Law Firm dapat dihubungi di 0818-0489-0999,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram dengan anggota yang kerap melanggar aturan.

Kapolri memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) menindak tegas anggota yang melanggar aturan tersebut.

“Jadi, tolong tidak pakai lama, segera copot, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya,” ucap Listyo.

“Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” tegas Listyo dalam arahannya kepada jajaran melalui video konferensi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Oktober 2021.

Menurut jenderal bintang empat itu, perbuatan anggotanya telah merusak marwah institusi Polri.

Tindakan tidak sesuai prosedur mencederai kerja keras dan komitmen personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja maksimal melayani dan mengayomi masyarakat.

“Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini,” ucapnya.

“Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” tambahnya.(muf/pojoksatu)