Anak Buah Megawati Beberkan 5 Fakta Kegagalan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Yakin Jokowi Pun Tak Tahu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ft/dok.jpnn
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ft/dok.jpnn

“Dengan alasan memilih aman demi jabatan mereka, sebaliknya para kepala kantor yang ingin menumpas mafia tanah, malah tidak diizinkan,” kata Junimart.

Dia juga menyoroti peran Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra yang selama ini dinilai kurang bekerja menjalankan landreform dan penanganan konflik agraria.

BACA JUGA: Razman Nasution Sebut Polisi Aceh Diduga Peras 4 Toko Emas Rp200 Juta, Ini Tanggapan Irwasda

Hal tersebut dikatakannya sebagai salah satu penyebab selama satu tahun terakhir pengukuran ulang terhadap konflik HGU tidak pernah bisa terealisasi.

“Keempat, maraknya buku tanah atau warkah pendaftaran tanah yang hilang, padahal warkah itu kumpulan berkas penerbitan sertifikat tanah yang disimpan oleh BPN,” beber Junimart.


Dia mengatakan ketika barang berharga itu hilang mengakibatkan kepastian sertifikat tidak terpenuhi.
“Ironisnya lagi banyak sertifikat tanah terbit yang lokasinya tidak bisa ditemukan,” lanjutnya.

Junimart juga menganggap kementerian ATR/BPN lebih memprioritaskan program pemberian sertifikat tanah gratis atau PSTL yang tidak tepat sasaran.

Padahal pemberian sertifikat tanah redistribusi kepada para petani penggarap atas lahan yang dibagikan negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

“Sertifikasi redistribusi terhambat karena Kementerian ATR/BPN lebih memprioritaskan PSTL dari pada redistribusi,” jelasnya.