Anak Buah Megawati Beberkan 5 Fakta Kegagalan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Yakin Jokowi Pun Tak Tahu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ft/dok.jpnn
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ft/dok.jpnn

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR itu mengungkapkan setidaknya ada lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN.

Pertama, penyebab sertifikasi PTSL bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga dalam hal ini surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat.

BACA JUGA: Kordinator BEM Nusantara Apresiasi Ketegasan Kapolri Soal Arogansi Polisi

Kebijakan tersebut menurut Junimart membuat validitas pengukurannya semi-ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena dilakukan pihak ketiga.

“Bahkan ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja seperti potong tahu,” beber Junimart.


Junimart juga menyoroti seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, seleksi pejabat yang selama ini berlangsung sangat diskriminatif dan cenderung KKN karena banyak ASN yang memenuhi syarat tidak bisa menduduki jabatan strategis.

“Sistem pemilihan seperti ini menyuburkan mafia tanah,” tegasnya.

Junimart menduga kondisi seperti itu yang membuat pimpinan kantor pertanahan atau kantor wilayah tidak berani menindak mafia tanah di daerah masing-masing.