Polres Banda Aceh Bantah Tolak Laporan Korban Percobaan Pemerkosaan Gegara Belum Vaksin, Katanya Gini

pencabulan
Ilustrasi

POJOKSATU.id, ACEH- Polresta Banda Aceh menegaskan tidak ada laporan masyarakat yang ditolak, seperti tudingan tentang adanya penolakan terhadap laporan korban dugaan percobaan pemerkosaan di Polresta setempat.


“Informasi ini perlu kami luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Polisi tidak pernah menolak laporan korban dugaan percobaan pemerkosaan yang ingin melapor,” kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto melalui Kabag Ops AKP Iswahyudi di Banda Aceh seperti dikutip dari antara, Rabu 20 September 2021.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyatakan bahwa laporan kliennya tentang dugaan percobaan pemerkosaan ditolak Polresta Banda Aceh karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin.

Iswahyudi menerangkan, Polresta Banda Aceh sudah memasang aplikasi barcode vaksinasi COVID-19 di pintu masuk dan sejumlah ruangan lainnya seperti SPKT, SKCK, Satlantas, Satreskrim hingga uang Kapolresta sendiri.


“Siapapun yang masuk ke Polresta, tak terkecuali anggota polisi wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, kecuali bersifat insidentil,” ujarnya.

Untuk korban dugaan percobaan pemerkosaan itu, kata Iswahyudi, tidak ditahan atau disuruh pulang ketika belum mampu menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 di pintu masuk Polresta.

Melainkan, korban dan pendampingnya langsung diarahkan masuk ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada saat korban menyebutkan ingin melaporkan kasus tindak pidana percobaan pemerkosaan. Padahal saat itu petugas mengetahui kalau korban belum divaksin.

“Petugas di pintu masuk masih memberi toleransi. Lalu, pada saat korban masuk melapor ke SPKT, petugas menanyakan kembali apa korban sudah divaksin atau belum. Korban, menjawab belum divaksin dan tidak bisa divaksin, karena memiliki penyakit tertentu,” katanya.

Karena korban mengaku tidak bisa divaksin, lanjut Iswahyudi, sehingga petugas menanyakan bukti medis. Namun, korban tidak dapat menunjukkannya dengan alasan surat tersebut tertinggal di kampung halaman.

“Minimal korban bisa menunjukkan bukti fotonya. Itupun tidak bisa ditunjukkannya. Sehingga, petugas mengarahkan agar korban untuk menunjukkan terlebih dahulu bukti tidak bisa vaksin. Kesimpulannya, tidak ada penolakan,” demikian Iswahyudi.

(dhe/pojoksatu)