Dana Desa Tambangan Tonga Bermasalah 2019 hingga 2021, Pj Kades Dicopot, Ini Tanggapan Kadis PMD Madina

Ilustrasi dana desa
Ilustrasi dana desa

POJOKSATU.id, PANYABUNGAN — Dana Desa Tambangan Tonga bermasalah sejak 2019 hingga 2021. Dana desa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya pada tahun anggaran berjalan.


Sakdan Lubis (31) warga Desa Tambangan Tonga, Tambangan, Mandailing Natal, Sumut, kepada Pojoksatu.id menyebutkan sejak 2019 lalu, dana desa dan ADD di Tambangan Tonga bermasalah.

“Dalam setahun dana desa Tambangan Tonga mencapai sekitar Rp800 juta. Sementara ADD sekitar Rp200 juta,” jelasnya, Selasa (19/10).

Sakdan menjelaskan, SILPA anggaran tahun 2019 dari bangunan bronjong di Aek Tambangan di sekitar Masjid Riyadussolihin berjumlah kurang lebih Rp 40-an juta.


“SILPA itu tidak diketahui dimana sampai saat ini, karena tidak pernah di Musdeskan di tahun berikutnya atau di tahun 2020,” jelasnya.

Selain itu, dana desa 2020 juga dipakai atau digunakan di tahun 2021 untuk pembangunan jalan rabat beton menuju perkebunan Padang Siloing hanya sepanjang 100 meter saja.

“Dari yang direncanakan 200 meter, yang dibangun hanya 100 meter. Sumber dana dari dana desa 2020,” jelasnya.

Disebutkan, Pj Kepala Desa Tambangan Tonga Edy Anwar tidak pernah transparan dalam penggunaan anggaran.

“Tidak ada pengumuman di papan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa. Hasil musyawaah desa tidak pernah ditempelkan di papan informasi,” jelasya.

Papan informasi di Desa Tambangan Tonga ada dua lokasi, di sekitar Masjid Riyadussolihin dan juga juga di kantor kepala desa.

“Satu lagi yang menjadi sorotan masyarakat, Pj Kepala Desa Edy Anwar tidak pernah hadir di acara kemalangan, kecuali ketika orangtua aparatur desa meninggal,” katanya.

“Untuk acara keagamaan, hanya sekali datang selama menjabat sejak 2019 hingga 2021,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal, Parlin Lubis mengatakan, Pj Kepala Desa Tambangan Tonga Edy Anwar telah mereka copot atau diganti.

“Ini sesuai permintaan masyarakat Desa Tambangan Tonga dan surat pengusulan dari Camat Tambangan (Enda Mora Lubis) ke PMD,” jelasnya.

“Surat dari BPD Tambangan Tonga juga ada,” katanya lagi.

Terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa, Parlin Lubis mengatakan, pemeriksaan hal itu merupakan kewenangan dari Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

Disinggung penggunaan dana desa 2020 namun dipakai di tahun 2021, hal itu tidak dibenarkan oleh peraturan apapun.

“Tidak hanya PMD yang melarang, peraturan-peraturan yang lain pun melarang. Tidak boleh dana tahun 2020 dipakai tahun 2021,” jelasnya.

“Dana desa hanya boleh dipakai di tahun anggaran berjalan,” tegasnya lagi.

Mengenai masalah dana desa di Tambangan Tonga ini, hal itu merupakan wewenang dari Camat Tambangan.

“Evaluasi Pj Kepala Desa dilakukan Camat (Tambangan). Itu sesuai dengan peraturan bupati, “ katanya lagi.

Untuk tahun 2021 ini, Parlin Lubis mengakui dana desa tahap 1 dan tahap 2 di Mandailing Natal, sebagian sudah dicairkan dan sebagian lagi belum dicairkan.

“Kalau untuk tahap tiga sedang dalam proses pengajuan,” jelasnya. (ral/pojoksatu)