PKB Tegaskan Tidak Setuju dengan Golkar, Pembubaran Kementerian BUMN Isu yang Tak Lagi Menarik

Erick Thohir

POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan menegaskan tidak setuju dengan usulusan Partai Golkar yang meminta BUMN dibubarkan. Isu itu tak menarik lagi.


Menurutnya, kehadiran kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu masih dibutuhkan oleh negara.

“Kita menolak usulan Golkar ingin membubarkan kementerian BUMN, keberadaannya tetap dibutuhkan,” kata Nasim dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Senin (18/10/2021).

“Kinerja perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN, agar berjalan sebagaimana mestinya,” sambungnya.


Menurutnya, pembubaran BUMN butuh pertimbangan sejumlah hal.

“Antara lain, pertama, super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk. Sampai sejauh ini belum semua sektor dapat dibentuk holding. Kendalanya berasal dari berbagai faktor,” terangnya.

“Tetapi yang paling jelas adalah manajemen perusahaan yang mesti diperbaiki lebih dahulu,” tambah Nasim.

Kedua, kementerian teknis yang akan membawahi BUMN perlu membuat skema yang jelas terkait rencana bisnis perusahaan dan melakukan sinkronisasi program kementerian teknis dengan perusahaan.

“Jika saat ini antara Kementerian BUMN dan kementerian teknis target perusahaan, sudah bisa dihasilkan,” terangnya.

Sehingga, lanjut anggota DPR RI Komisi VI output dan outcome berdampak nyata pada masyarakat.

“Jadi dengan itu, maka pembubaran Kementerian BUMN menjadi isu yang tidak lagi menarik,” tandas Nasim.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.

Ia mengusulkan agar perusahaan plat merah dijadikan badan atau super holding di bawah kementerian teknis

“Merespons pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu diubah menjadi badan saja atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis,” ujarannya, Minggu (15/10).

Maman mengusulkan, badan atau super holding itu mestinya hanya memiliki tugas dan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara perusahaan BUMN saja.

Namun fungsi kontrol, penentuan sumber daya manusia, supervisi, pelaporan, dan lainnya mesti dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing.

Menurut Maman, hal ini perlu agar program kementerian teknis dan perusahaan BUMN bisa selaras dan memiliki sistem kontrol satu pintu.

Maman berpendapat, tanggung jawab perusahaan BUMN mestinya langsung kepada kementerian teknis.

“Menurut saya keberadaan Kementerian BUMN menjadi akar masalah sulitnya perusahaan negara untuk maju. kementerian BUMN, menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme,” ungkapanya. (muf/pojoksatu)